Ratusan massa yang menamakan diri Poros Pelajar Indonesia, yang terdiri dari Pelajar Islam Indonesia dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah menggelar aksi damai menolak ujian nasional (UN) di Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara Selasa (5/1) siang .Mereka mendesak pemerintah untuk melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) berupa pelarangan penyelenggaraan UN, sebelum ada perbaikan.
“Putusan MA yang intinya melarang pelaksanaan UN oleh pemerintah merupakan bentuk penegasan legal bahwa UN banyak masalah,” kata Ketua Pengurus besar Pelaja Islam Indonesia, Ahmad Bashori dalam orasinya di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, (5/1/2010).
Mereka juga membawa baliho ukuran 3×5 meter bertuliskan ‘Tolak UN Karena Melanggar HAM’. Selain itu juga poster-poster kecil bertuliskan ‘UN Haram’, ‘UN Menyesatkan’ dan sebagainya. “Selama ini, UN dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi dari infrastruktur dasar pendidikan,” tambahnya.
Mereka juga menilai, secara psikologis UN menyebabkan suasana belajar menjadi tidak nyaman karena hanya mengejar nilai akhir. Untuk menerapkan UN, diperlukan tahapan standar proses pendidikan seperti distribusi dan kualitas guru, kurikulum dan sebagainya. “Kita harus mengevaluasi total,” pungkasnya.
selain itu dalam orasinya, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi mengatakan, UN yang rencananya akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada Maret 2010 itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.
Virgo menilai, UN membuat para siswa hanya memfokuskan diri untuk terus belajar, sementara potensi dirinya yang lain tak dikembangkan secara maksimal. UN belum layak diadakan karena sarana dan prasarananya belum memadai, hingga kualitas guru dan kurikulumnya yang tidak merata di setiap daerah.
“Adanya UN merupakan bentuk pelanggaran HAM karena menghilangkan hak anak untuk berkembang dan belajar dengan nyaman, serta bebas dari tekanan mental psikologis,” kata Virgo. Pihaknya menduga, penyelenggaraan UN dapat menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap.
Poros Pelajar Indonesia mendesak agar UN dihapuskan dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta mematuhi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dikuatkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tentang UN.
“Kembalikan UN kepada pendidiknya masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Sisdiknas,” tegas Virgo.
sebelum sampai di Istana Negara, ratusan massa aksi melakukan longmach dari Bundaran HI,
