PII – Pelajar Islam Indonesia

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Bertempat di depan Gedung Agung Yogyakarta, sebanyak 20-an orang yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia, Jumat (11/12) sore, berunjuk rasa menolak ujian nasional. Mereka menilai ujian nasional tidak mewakili kultur dan kearifan lokal yang berbeda satu dengan daerah lain.

Selain orasi, pengunjuk rasa sempat membentangkan sejumlah poster antara lain berbunyi “Serahkan kelulusan ke sekolah bukan lewat UN (ujian nasional)”, “Pelajar bergerak tolak UN”, dan “Pelajar cerdas tolak UN sekarang”.

Menurut pengunjuk rasa adalah sebuah kesalahan besar apabila mengukur keberhasilan pendidikan dengan UN. Ada sejumlah alasan, antara lain fungsi lembaga pendidikan menjadi sekadar lembaga khursus. Bahkan menjelang pelaksanaan UN, fenomena lembaga kursus menjadi lebih berarti dibanding institusi sekolah karena mereka bisa memandu siswa mengerjakan soal dengan cara cepat, bukan berdasar pemahaman.

UN juga dianggap membunuh potensi pelajar yang sesungguhnya. Jika UN tetap diselenggarakan maka kelulusan siswa hanya dipandang dari kemampuan kognitif yang dilakukan sesaat. UN juga dinilai sebagai bentuk pembodohan secara sistematik karena kemampuan mereka belajar tiga tahun hanya diukur dari keberhasilan mengerjakan soal selama tiga hari.

UN, menurut Pelajar Islam Indonesia (PII) juga berpotensi menjadi ladang korupsi bagi semua institusi, mencetak pelajar menjadi pembohong, serta tidak menunjukkan karakter pendidikan Indonesia itu sendiri. “Jika memang nilai kelulusan distandardisasi, maka setelah lulus harus ada jaminan dari pemerintah bahwa mereka tidak akan menganggur,” ujar Haris Kintoko, salah satu peserta aksi.

Fajar, peserta aksi yang lain berpendapat dana yang dikucurkan buat penyelenggaraan UN sebaiknya dialihkan untuk pemerataan pendidikan. Karena selama ini masih banyak gedung sekolah di daerah terpencil yang tidak layak untuk ditempati. Melihat fenomena ini, menurut Fajar apa layak jika siswa di tempat terpencil disamakan dengan siswa diperkotaan dengan sebuah standar kelulusan yang bernama UN.

“Saya kira akan lebih solutif apabila dana yang dipakai UN dimanfaatkan untuk pemerataan pendidikan. Ini jelas lebih bermanfaat,” ujarnya. Karena itu, PII mengeluarkan lima tuntutan, antara lain pemerintah harus mematuhi putusan Mahkamah Agung untuk tidak menyelenggarakan UN serta hilangkan diskriminasi di sekolah.