PII – Pelajar Islam Indonesia

Manado (13/01/2010), penolakan atas pelaksanaa Ujian Nasional (UN) kembali terjadi. Kali ini datang dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sulawesi Utara. Dalam Press Reliesnya yang disampaikan pada Selasa (12/01/2010) kemaren melalui PJS Ketua Umum Abdul Manaf Jamil, PII menegaskan bahwa pelaksanaan Un telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak anak, berupa gangguan psikologis dan mental peserta didik. Ini sebuah fakta bahwa UN dengan segala resikonya telah menimbulkan korban. Sementara fakta ini berlangsung dengan konsekwensi banyaknya dana negara yang terkuras.

PII berargumen bahwa dana ini seharusnya bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional yakni mencerdaskan tujuan bangsa menjadi dana perusak mental penerus bangsa. Padahal lanjut mereka UN hanyalah satu dari sekian banyak persoalan pendidikan di negeri ini. Fasilitas belajar, kesejahteraan guru, sistem kurikulum adalah adalah pekerjaan besar lembaga pendidikan di Indonesia.

Selain itu juga putusan Mahkamah Agung (MA) tentang UN seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya dengan meniadakan UN atau setidaknya menundanya hingga sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar terpenuhi. Mereka punberpendapat bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat harus mengambil sikap tegas menyikapi hal ini. Di sisi lain, PII meminta Depdiknas harus bertanggungjawab atas peningkatan kualitas guru dan merehabilitasi para korban UN.

Harian Media Sulut (13/01/2010)

Stenny Wolajan

Ratusan massa yang menamakan diri Poros Pelajar Indonesia, yang terdiri dari Pelajar Islam Indonesia dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah menggelar aksi damai menolak ujian nasional (UN) di Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara Selasa (5/1) siang .Mereka mendesak pemerintah untuk melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) berupa pelarangan penyelenggaraan UN, sebelum ada perbaikan.

“Putusan MA yang intinya melarang pelaksanaan UN oleh pemerintah merupakan bentuk penegasan legal bahwa UN banyak masalah,” kata Ketua Pengurus besar Pelaja Islam Indonesia, Ahmad Bashori dalam orasinya di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, (5/1/2010).

Mereka juga membawa baliho ukuran 3×5 meter bertuliskan ‘Tolak UN Karena Melanggar HAM’. Selain itu juga poster-poster kecil bertuliskan ‘UN Haram’, ‘UN Menyesatkan’ dan sebagainya. “Selama ini, UN dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi dari infrastruktur dasar pendidikan,” tambahnya.

Mereka juga menilai, secara psikologis UN menyebabkan suasana belajar menjadi tidak nyaman karena hanya mengejar nilai akhir. Untuk menerapkan UN, diperlukan tahapan standar proses pendidikan seperti distribusi dan kualitas guru, kurikulum dan sebagainya. “Kita harus mengevaluasi total,” pungkasnya.

selain itu dalam orasinya, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi mengatakan, UN yang rencananya akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada Maret 2010 itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Virgo menilai, UN membuat para siswa hanya memfokuskan diri untuk terus belajar, sementara potensi dirinya yang lain tak dikembangkan secara maksimal. UN belum layak diadakan karena sarana dan prasarananya belum memadai, hingga kualitas guru dan kurikulumnya yang tidak merata di setiap daerah.

“Adanya UN merupakan bentuk pelanggaran HAM karena menghilangkan hak anak untuk berkembang dan belajar dengan nyaman, serta bebas dari tekanan mental psikologis,” kata Virgo. Pihaknya menduga, penyelenggaraan UN dapat menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap.

Poros Pelajar Indonesia mendesak agar UN dihapuskan dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta mematuhi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dikuatkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tentang UN.

“Kembalikan UN kepada pendidiknya masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Sisdiknas,” tegas Virgo.

sebelum sampai di Istana Negara, ratusan massa aksi melakukan longmach dari Bundaran HI,

PENGURUS BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA
SERUAN AKSI NASIONAL “TOLAK UJIAN NASIONAL”

Keputusan Mahkamah Agung menolak kasasi Ujian Nasional yang diajukan pemerintah tidak serta merta mengakhiri kontroversi ujian nasional. Padahal saat Ujian Nasional sedang digugat ke pengadilan, beberapa petinggi depdiknas selalu mengatakan, “kita tunggu proses hukumnya,  Apapun yang terjadi keputusan pengadilan itu kita patuhi.” Sekarang keputusan itu sudah keluar semestinya Depdiknas mematuhi putusan MA tersebut.

Realitanya pemerintah tidak konsisten terhadap ucapannya melalui Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh tetap akan menyelenggarakan   UN pada 2010 ini dengan salah satu alasannya bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada amar larangan menggelar Ujian Nasional, MA hanya memerintahkan melakukan perbaikan dan itu semua (perintah MA- Red) sedang kami laksanakan.

Dalam amar putusannya, MA anatara lain memerintahkan agar pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, mengatasi dampak psikologi negatife terhadap anak didik atas pelaksanaan UN serta mengatasi berbagai kecurangan.

Memang dalam amar putusan itu tidak ada larangan menggelar Uajian Nasional tapi mungkin pemerintah lupa bahwa amar putusan itu berbetuk prasyarat bahwa sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujia Nasional lebih lanjut maka harus terpenuhi terlebih dahulu peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia.

Faktanya hingga kini guru masih belum banyak meningkat, tingkatan guru yang mengikuti sertifikasi nasional cukup rendah. Pada tahun 2008 kelulusan hanya mencapai 50 persen, sementara itu banyak sebanyak 42.000 dari 200.000 orang, data guru swasta dan negeri se-Indonesia yang mengikuti sertifikasi pada tahun 2008 tidak bisa di proses dan dari 2,7 juta guru hingga saat ini baru sekitar 500.000 guru yang lolos sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji.

Bukan hanya kualitas dan kesejahteraan guru yang belum banyak berubah, dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta akses informasi pun belum memadai, sekolah masih jauh dari harapan.  Sarana dan prasarana sekolah di pendidikan dasar dan menengah sampai saat ini masih belum memadai. Fasilitas-fasilitas dasar sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium belum memadai atau dimiliki semua sekolah. Padahal, pemenuhan sarana dan prasarana merupakan salah satu standar nasional pendidikan.

Pemenuhan infrastruktur pendidikan yang memadai dan sesuai standar nasional mesti dipenuhi pemerintah. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional yang sudah ditetapkan pemerintah.

Persoalan mendasar saja seperti sarana dan prasarana sekolah masih banyak belum layak, tapi pemerintah sudah meminta semua sekolah harus mencapai standar penilaian nasional. Itu tidak adil dan merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu,

Di dalam Peraturan Mendiknas No 24 Tahun 2007 dan Peraturan Mendiknas No 40 Tahun 2008, standar sarana dan prasarana di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK sudah dirinci secara jelas. Bahkan, ditetapkan kapasitas murid di tiap kelas untuk SD maksimal 28 siswa, SMP 32 siswa.

Di tingkat SD, prasarana minimal adalah ruang kelas, ruang usaha kesehatan sekolah, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga. Di tingkat SMP ditambah ruang konseling, organisasi kesiswaan, dan tata usaha.

Adapun di tingkat SMA prasarna laboratorium mesti lengkap yakni laboratorium fisika, kimia, biologi, komputer, dan bahasa. Namun, kenyataannya sarana dan prasarana di sekolah amsih belum memadai. Kondisi memprihatinkan justru di tingkat pendidikan dasar SD-SMP.

Berdasarkan data Depdiknas tahun 2008, baru 32 persen SD memiliki perpustakaan. Penyediaan buku teks pelajaran utama baru 3 mata pelajaran/siswa dari idealnya lima mata pelajaran. Ruangan kelas yang rusak ringan dan berat mencapai 42,8 persen. SD yang bersarana multimedia baru 19 persen.

Di tingkat SMP, yang memiliki perpustakaan 63,3 persen. Penyediaan buku teks pelajaran baru 3 mata pelajaran/siswa dari enam mata pelajaran. Sekolah yang bersarana multimedia 47,8 persen, sedangkan yang memiliki laboratorium IPA baru 71 persen.

Pada jenjang SMA, keberadaan perpustakaan di SMA negeri mencapai 80 persen, di swasta 60 persen. SMA negeri yang punya laboratorium multimedia 80 persen, swasta 50 persen. Yang punya laboratorium IPA lengkap (Fisika, Biologi, dan Kimia) sudah 80 persen. Kondisi memprihatinkan di SMA swasta, yang punya tiga laboratorium IPA baru 10 persen, dan yang 2 laboratorium IPA 30 persen.

Di SMK, yang memiliki perpustakaan sudah mencapai 90 persen, yang punya laboratorium multimedia 75 persen. Untuk peralatan praktek, baru 45 persen SMK yang memakai sesuai standar sekolah nasional. (Kompas, Rabu, 21 Oktober 2009 | 20:12 WIB)

Dari persoalan diatas seharusnya pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap system pendidikan nasional, terutama dengan kebijakan tetap melaksanakan Ujian Nasional di tengah kualitas guru yang rendah, buruknya sarana dan parasarana sekolah, serta tidak meratanya akses informasi seluruh daerah di Indonesia.

Oleh karena itu kami Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia menyerukan kepada Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia se-Nusantara untuk aksi Nasional serentak di Wilayahnya masing-masing. Aksi nasional akan diselenggarakan pada :

1. Tanggal 5 Januari 2010 untuk tempat aksi di Jakarta akan diselenggrakan di Bundaran Hotel Indonesia dan Long March ke Istana Negara bersama Poros Pelajar.
2. Aksi Gabungan seluruh elemen aktifis yang bergerak di bidang pendidikan, guru, Tim Advokasi UN, Pelajar, LSM yang akan diselenggarakan pada Tanggal 17 Januari 2010 di Jakarta.

Demikian seruan aksi ini kami sampaikan semoga niat baik teman-teman PII se-Nusantara menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir kelak. Amin

Jakarta, 14 Muharram 1431 H
21 Desember 2009 M

PENGURUS BESAR
PELAJAR ISLAM INDONESIA
PERIODE 2008-2010

ttd

AHMAD BASORI
Ketua Bidang Pembinaan pelajar dan Komunikasi Umat

Pada tanggal 21 Des 09, PB PII, LBH Jkt, BEM UI, dan elemen lainnya akan mengadakan “pengaduan” ke Komnas HAM tentang pelanggaran HAM oleh pemerintah terkait dilaksanakannya UN. Gerakan ini merupakan sebagian dari gerakan yang telah dan akan dilakukan oleh PB PII bersama elemen lainnya untuk menolak dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan.

Hasil putusan MA menyatakan bahwa pelaksanaan UN sarat dengan pelanggaran HAM. Hanya saja Negara tidak mau mengakui kelemahan akan kelalaiannya terkait sistem evaluasi pendidikan nasional ini. Untuk itu, agar gerakan ini semakin menguat dan berbasis maka dipandang perlu mendapat dukungan dari Komnas HAM. Letupan kecil unjuk rasa (pengaduan) ini akan diikuti sekitar 60 orang.

Sementara itu, juga akan dilakukan aksi menentang UN oleh PB PII yang tergabung dalam Poros Pelajar pada tanggal 24 Desember 2009. Untuk itu, PB PII juga mengharapkan kepada seluruh kader PII dimanapun berada supaya melakukan aksi yang sama demi kepentingan pelajar..

Pada liburan sekolah nanti di Indramayu akan diadakan kegiatan Kajian Islam Terpadu yang disingkat dengan KIAT, kegiatan ini akan mempelajari Islam di alam terbuka sehingga belajar mengenal alam dan ciptaan-Nya selama 3 hari.

insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Desember 2009 di Bumi Perkemahan Capulaga, Subang – Jawa Barat, untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Ramdhan 085659850862 atau Dhody 081932851857.

Asyik nih liburan jalan-jalan yang membawa berkah (insya Allah), ayo pada ikutan yuk!!!

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Bertempat di depan Gedung Agung Yogyakarta, sebanyak 20-an orang yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia, Jumat (11/12) sore, berunjuk rasa menolak ujian nasional. Mereka menilai ujian nasional tidak mewakili kultur dan kearifan lokal yang berbeda satu dengan daerah lain.

Selain orasi, pengunjuk rasa sempat membentangkan sejumlah poster antara lain berbunyi “Serahkan kelulusan ke sekolah bukan lewat UN (ujian nasional)”, “Pelajar bergerak tolak UN”, dan “Pelajar cerdas tolak UN sekarang”.

Menurut pengunjuk rasa adalah sebuah kesalahan besar apabila mengukur keberhasilan pendidikan dengan UN. Ada sejumlah alasan, antara lain fungsi lembaga pendidikan menjadi sekadar lembaga khursus. Bahkan menjelang pelaksanaan UN, fenomena lembaga kursus menjadi lebih berarti dibanding institusi sekolah karena mereka bisa memandu siswa mengerjakan soal dengan cara cepat, bukan berdasar pemahaman.

UN juga dianggap membunuh potensi pelajar yang sesungguhnya. Jika UN tetap diselenggarakan maka kelulusan siswa hanya dipandang dari kemampuan kognitif yang dilakukan sesaat. UN juga dinilai sebagai bentuk pembodohan secara sistematik karena kemampuan mereka belajar tiga tahun hanya diukur dari keberhasilan mengerjakan soal selama tiga hari.

UN, menurut Pelajar Islam Indonesia (PII) juga berpotensi menjadi ladang korupsi bagi semua institusi, mencetak pelajar menjadi pembohong, serta tidak menunjukkan karakter pendidikan Indonesia itu sendiri. “Jika memang nilai kelulusan distandardisasi, maka setelah lulus harus ada jaminan dari pemerintah bahwa mereka tidak akan menganggur,” ujar Haris Kintoko, salah satu peserta aksi.

Fajar, peserta aksi yang lain berpendapat dana yang dikucurkan buat penyelenggaraan UN sebaiknya dialihkan untuk pemerataan pendidikan. Karena selama ini masih banyak gedung sekolah di daerah terpencil yang tidak layak untuk ditempati. Melihat fenomena ini, menurut Fajar apa layak jika siswa di tempat terpencil disamakan dengan siswa diperkotaan dengan sebuah standar kelulusan yang bernama UN.

“Saya kira akan lebih solutif apabila dana yang dipakai UN dimanfaatkan untuk pemerataan pendidikan. Ini jelas lebih bermanfaat,” ujarnya. Karena itu, PII mengeluarkan lima tuntutan, antara lain pemerintah harus mematuhi putusan Mahkamah Agung untuk tidak menyelenggarakan UN serta hilangkan diskriminasi di sekolah.

dikbudcairo.org – Sukses melaksanakan “English Debate Contest For International Students” tahun 2007 silam, tahun ini Pelajar Islam Indonesia (PII) bekerjasama dengan PPMI dan ICMI Orsat Cairo mengadakan kegiatan serupa yang bertajuk: “The Better English You have Got The Brighter Future You`ll have.” Acara ini akan berlangsung pada 6, 9 dan 13 November 2009 di Wisma Nusantara dan Pasanggrahan Jawa Barat.

Acara tersebut tidak hanya diikuti utusan organisasi mahasiswa Indonesia saja, namun diikuti juga oleh mahasiswa asing di Mesir lainnya seperti Filipina, Singapura, Bangladesh, India dan utusan dari al-Azhar English Center.

Kontes tersebut diikuti 25 tim dimana setiap tim terdiri dari 2 orang. Semua tim disaring dalam tiga tahap lomba: penyisihan, semifinal dan final. Seluruh tim diberi tema permasalahan yang sama untuk diperdebatkan. Pada tahap penyisihan, tema yang diperdebatkan adalah: “Academic Qualification: How Far is this True” dan tim dalam setiap regu dibagai ke dalam dua kelompok: pro dan kontra.

Adapun kriteria penialain pada tahap penyisihan ini difokuskan pada tiga titik, yaitu: Fluency (kefasihan), Grammer (Tata Bahasa) dan Content (isi).

Solihin Ma`ruf (ketua panitia) mengungkapkan, dengan terselenggaranya kegiatan berskala Internasional tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa Indonesia dan memperkokoh tali silaturahmi sesama mahasiswa asing di Mesir. Adapun M. Jouheri Irhas peserta utusan FISMABA mengungkapkan, bahwa kegiatan seperti ini seharusnya tidak hanya dilaksanakan dalam agenda tahunan saja, namun kalau bisa setiap minggu dalam skala setiap organisasi kecil mahasiswa. Ia mengaku kemampuan berbahasa Inggrisnya kembali terasah setelah mengikuti kegiatan ini, padahal kemampuan berbahasa Inggrisnya sempat menurun selama dirinya menjadi mahasiswa di negeri berbahasa Arab (Mesir).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Bertempat di depan Gedung Agung Yogyakarta, sebanyak 20-an orang yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia, Jumat (11/12) sore, berunjuk rasa menolak ujian nasional. Mereka menilai ujian nasional tidak mewakili kultur dan kearifan lokal yang berbeda satu dengan daerah lain.

Selain orasi, pengunjuk rasa sempat membentangkan sejumlah poster antara lain berbunyi “Serahkan kelulusan ke sekolah bukan lewat UN (ujian nasional)”, “Pelajar bergerak tolak UN”, dan “Pelajar cerdas tolak UN sekarang”.

Menurut pengunjuk rasa adalah sebuah kesalahan besar apabila mengukur keberhasilan pendidikan dengan UN. Ada sejumlah alasan, antara lain fungsi lembaga pendidikan menjadi sekadar lembaga khursus. Bahkan menjelang pelaksanaan UN, fenomena lembaga kursus menjadi lebih berarti dibanding institusi sekolah karena mereka bisa memandu siswa mengerjakan soal dengan cara cepat, bukan berdasar pemahaman.

UN juga dianggap membunuh potensi pelajar yang sesungguhnya. Jika UN tetap diselenggarakan maka kelulusan siswa hanya dipandang dari kemampuan kognitif yang dilakukan sesaat. UN juga dinilai sebagai bentuk pembodohan secara sistematik karena kemampuan mereka belajar tiga tahun hanya diukur dari keberhasilan mengerjakan soal selama tiga hari.

UN, menurut Pelajar Islam Indonesia (PII) juga berpotensi menjadi ladang korupsi bagi semua institusi, mencetak pelajar menjadi pembohong, serta tidak menunjukkan karakter pendidikan Indonesia itu sendiri. “Jika memang nilai kelulusan distandardisasi, maka setelah lulus harus ada jaminan dari pemerintah bahwa mereka tidak akan menganggur,” ujar Haris Kintoko, salah satu peserta aksi.

Fajar, peserta aksi yang lain berpendapat dana yang dikucurkan buat penyelenggaraan UN sebaiknya dialihkan untuk pemerataan pendidikan. Karena selama ini masih banyak gedung sekolah di daerah terpencil yang tidak layak untuk ditempati. Melihat fenomena ini, menurut Fajar apa layak jika siswa di tempat terpencil disamakan dengan siswa diperkotaan dengan sebuah standar kelulusan yang bernama UN.

“Saya kira akan lebih solutif apabila dana yang dipakai UN dimanfaatkan untuk pemerataan pendidikan. Ini jelas lebih bermanfaat,” ujarnya. Karena itu, PII mengeluarkan lima tuntutan, antara lain pemerintah harus mematuhi putusan Mahkamah Agung untuk tidak menyelenggarakan UN serta hilangkan diskriminasi di sekolah.

(sumber : http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/12/11/18231280/pii.tolak.pelaksanaan.un)

Puluhan massa aksi yang mengaku berasal dari Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Timur, Kamis (10/12) menggelar aksi didepan Grahadi Surabaya. Dalam aksinya mereka menolak dilaksanakannya ujian nasional.

Membawa poster dan spanduk berisi ungkapan perasaan mereka, aksi diwarnai dengan pembagian pernyataan sikap kepada pengguna jalan yang Kamis (10/12) melintasi kawasan Jl. Gubernur Suryo, Surabaya.

“Kami berharap pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan nasional untuk meninjau kembali kebijakannya tentang ujian nasional, yang justru membuat kami para siswa menjadi kecewa. Gara-gara ujian nasional, jerih payah selama 3 tahun belajar hilang. Karena itu kami menolak dilaksanakannya ujian nasional,” ujar MOHAMAD QUSNUL juru bicara PII Jatim, Kamis (10/12).

Karena itu, lanjut M. QUSNUL, ujian nasional yang hanya membuat siswa menjadi menggantungkan nasibnya semata-mata dari ujian nasional justru akan menjadikan siswa malas belajar. “Justru belajarnya hanya pada saat menjelang ujian nasional saja. Apakah ini bukan pembodohan??” kata MOHAMAD QUSNUL saat ditemui suarasurabaya.net, Kamis (10/12).

UN Sebagai Penentu Kelulusan = Peluang Besar Kecurangan; Ujian Nasional Bukan Segala-galanya; Hapuskan Ujian Nasional; Siswa Cerdas Ternyata Bukan Jaminan Lolos UN; UN Hanya Membuka Peluang Kecurangan, demikian tulisan dalam poster-poster yang dibawa massa pengunjukrasa dari PII Jawa Timur.

Usai melakukan aksinya didepan Grahadi Surabaya, puluhan massa dari Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Timur, Kamis (10/12) melanjutkan aksinya menoak ujian nasional menuju DPRD Jawa Timur dikawasan Jl. Indrapura. Untuk menjaga segala kemungkinan, Polisi ikut mengawal massa aksi menuju DPRD Jawa Timur.(tok)

(sumber : http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=0f121fa89e14b882a6da5cab04dcf80f200971943)

JAKARTA — Masalah bangsa dan umat Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi agenda utama pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (Perhimpunan KB PII) di Jakarta, yang dimulai pada Jumat (4/12) malam.

Menurut Ketua Steering Comitte Rakernas, Hidajat, selain mengevaluasi program kerja, rapat kerja ini juga merumuskan sikap organisasi terhadap masalah nasional dan internasional yang ada kaitannya dengan umat Islam. ”Masalah nasional yang sedang hangat dan berkembang di masyarakat akan dibahas,” katanya.

Hidajat mengatakan, ada sejumlah narasumber yang akan melakukan pembahasan masalah-masalah yang ada dengan para peserta rapat kerja nasional itu. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan KB PII, Tanri Abeng, akan menjadi narasumber dalam pembahasan mengenai persoalan yang menyangkut ekonomi bangsa.

Narasumber untuk masalah politik di Tanah Air adalah Ketua Dewan Pakar PP Perhimpunan KB PII, M Ryaas Rasyid. Sedangkan, pembahasan masalah umat Islam akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PP Perhimpunan KB PII, KH A Cholil Ridwan. Hal yang terkait program internal narasumbernya adalah Sekjen PP Perhimpunan KB PII, A Rasyid Muhammad.

Tanri Abeng menyatakan, ekonomi bangsa akan sulit berkembang bila kondisi politik tak kondusif. Ia mencontohkan kasus-kasus yang berkembang akhir-akhir ini terkait penegakan hukum, seperti kasus Bank Century yang berujung pada hak angket DPR, cukup menguras energi masyarakat dan pemerintah.

Sehingga, jelas Tanri, masalah-masalah ekonomi yang seharusnya bisa diatasi lebih cepat menjadi terhambat, seperti soal listrik yang selalu padam, investasi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. ”Semua persoalan ekonomi bangsa akan segera teratasi bila situasi politik berjalan stabil,” katanya.

Terkait program Perhimpunan KB PII ke depan, Tanri menekankan, selain tetap memfasilitasi pengaderan, organisasi juga harus melakukan konsolidasi dalam mengembangkan perekonomian bagi warga KB PII. Ia ingin di setiap provinsi agar ada satu atau dua pengusaha KB PII yang dapat dikatakan sebagai pengusaha sukses.

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan KB PII, KH A Cholil Ridwan, menyatakan, problem yang dihadapi umat Islam di Tanah Air antara lain adalah masalah aliran sesat dan menyesatkan, pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Meski, ia mengakui MUI, melalui fatwanya, mengharamkan umat Islam mengikuti paham tersebut.

Sedangkan, masalah yang dihadapi umat Islam di dunia, jelas Cholil, adalah masalah tekanan fisik dan psikologis oleh kelompok zionis Yahudi terhadap umat Islam di negara-negara mayoritas Muslim, seperti di Palestina, Afghanistan, Pakistan, Irak, dan negara Islam lainnya.

Rakerns ini juga dibarengi pula dengan acara temu usaha yang diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari pengurus pusat, wilayah, dan sejumlah pengusaha kategori UKM yang menjadi bagian dari Perhimpunan KB PII.

Ada sejumlah narasumber dalam acara ini, yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Negera BUMN Mustafa Abubakar, dan Menteri Negara Koperasi Syarif Hasan. Selain itu, yang ikut menjadi pembicara adalah pengusaha Soetrisno Bachir dan Dahlan Iskan. rahmat sb, ed: ferry

Sumber: http://republika.co.id/koran/14/93661/Rakernas_PB_PII_Bahas_Masalah_Umat

Idul adha adalah moment penting untuk membangun rasa kebersamaan antara umat Islam, hal ini dapat kita lihat di tanah Suci, dimana jutaan umat Islam berkumpul, berasal dari berbagai Negara, berbeda warna kulit, berbeda bahasa dan juga berbeda derajat dan kedudukan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada rakyat jelata, tetapi semua terlihat sama di Tanah Suci semuanya sederajat tanpa ada perbedaan, semua berbajukan Ihram. karena sesungguhnya dimata Allah semua makhluknya itu adalah sama yang membedakannya adalah hanya Taqwa.

Rasa kebersamaan itu tidak hanya terjadi ditanah Suci, tetapi terjadi disemua tempat dibelahan dunia ini, umat Islam bersama-sama merayakan di Idul Adha dengan suka cita dan dalam rasa kebersamaan, semuanya berbagi, hal ini juga terlihat dengan pemotongan hewan qurban sebagaimana telah disyariatkan oleh Allah SWT. Hewan qurban yang dipotong dibagikan kepada semua umat yang berhak untuk mendapatkannya, tidaknya dibagikan kepada umat Islam saja, tetapi dibeberapa wilayah juga dibagikan kepada umat agama yang lain yang dianggap pantas menerimanya.

Pada Idul adha kali ini, Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII) menyalurkan bantuan Hewan Qurban berupa seekor Sapid an Seekor Kambing yang berasal dari WAMY dan KB PII, yang dipotong di Menteng Raya 58 pada hari Jumat 27 November 2009, yang sekaligus dibagikan pada hari itu juga kepada mereka yang berhak menerimanya. Atas bantuan dan kepercayaan kepada para donator kami selaku Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia Mengucapkan terima kasih, semoga Amal Ibadahnya diterima oleh ALLAH SWT.

Komite Peduli Pelajar-Pelajar Islam Indonesia (KPP-PII), Minggu 15 November 2009 mengadakan kegiatan pelatihan motivasi untuk pelajar di daerah gempa, tepatnya di SMPN1 Kec.Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. Kegiatan yang dibalut dengan nama “kebangkitan Anak Nagari “ ini merupakan pelatihan motivasi untuk pelajar di daerah gempa, dengan adanya kegiatan ini diharapkan pelajar tidak hanya bisa beraktivitas secara normal tetapi lebih baik dari waktu sebelum gempa terjadi.

“Kebangkitan Anak Nagari” ( KAN ) 1, diikuti oleh pelajar dari 3 sekolah di lingkungan kec.Nan Sabaris yaitu : SMPN 1, MTsN dan SMAN 1 Kec..Nan Sabaris. Adapun yang menjadi utusan dari masing-masing sekolah adalah para pengurus OSIS masing-masing sekolah. Selanjutnya Alumni KAN 1 ini akan tergabung dalam komunitas “Pelajar Pemimpin dan Berprestasi “ yang merupakan komunitas yang dibuat oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) untuk memfasilitasi pelajar dalam mengembangkan kapasitas diri.

Pada tahap berikutnya Kebangkitan Anak Nagari ini akan dilaksanakan di kecamatan.yang berbeda di lingkungan Kabupaten dan kota Pariaman. KAN ini terselenggara atas partisipasi dan bantuan para dermawan untuk pelajar korban gempa melalui KPP-PII.untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besanya. ….

(sumber : Efri Yunaidi : ketum PW SUmbar)

BANDA ACEH – Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan istimewa yang dinanti-nanti setiap muslim untuk berbuat kebajikan sehingga setiap kedatangannya selalu disambut dengan penuh duka cita oleh umat Islam. Ramadan juga menjadi parameter bagi kualitas keimanan seseorang.

Di Banda Aceh, kehadiran Ramadhan1430 Hijriah  juga dimanfaatkan untuk menggelar berbagai kegiatan pesantren kilat bagi para pelajar, selama liburan sekolah, diselenggarakan  berbagai institusi, mulai dari sekolah sampai organissai kepemudaan.

Meski akhir – akhir ini sering hujan, kegiatan pesantren kilat diikuti oleh pelajar dengan antusias, seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Banda Aceh. Semua muridnya proaktif mengikuti pesantren kilat yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII), Kota Banda Aceh.

“Selain Pesantren Kilat kita juga menggelar Leadership Basic Training, di MIN Ulee Kareng Banda Aceh, itu sebagai kegiatan tahunan, bertujuan memfilterisasi para pelajar di era globalisasi” kata Ketua Umum PII Kota Banda Aceh,Yusri Razali,Minggu (30/8).

Saat ini, kata dia, hanya keiman yang dapat mencegah segala pengaruh buruk, dampak dari globalisasi, semakin mengikis adat dan budaya bangsa Timur, khususnya Negara Indonesia, yang mayoritas muslim.

Selain itu, kata Yusri, berbagai kegiatan yang betujuan memberikan penguatan keimanan dan pegetahuan sangat berguna untuk dapat membentuk karakter seorang pelajar yang bermartabat, berilmu dan berakhlaqul karimah .

“Bekal yang telah didapat selanjutnya mesti diaplikasikan dalam lingkungan dan kehidupannya terutama para pelajar di Aceh, disekolah dan dilingkungannya pengetahuan agama juga harus diimbangi” Ujaranya.

Menurutnya, Program pesantren kilat bagi para siswa, hampir setiap tahun diselenggarakan di sekolah-sekolah maupun dilakukan oleh organissai pemuda, dan banyak kegiatan bermanfaat yang dapat diperoleh pelajar.

(SUMBER : http://jambiekspres.co.id/index.php/pendidikan/5679-liburan-sekolah-diisi-dengan-pesantren-kilat-pii-gelar-pesantren-kilat.html)