PII - Pelajar Islam Indonesia

PERSYARATAN
LEADERSHIP ADVANCED TRAINING (LAT)
PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)
KALIMANTAN BARAT

22 Februari s.d. 3 Maret 2010

PERSYARATAN UMUM
1.    Pernah aktif di Pengurus Daerah atau sedang aktif di Pengurus Wilayah.
2.    Telah lulus mengikuti Intermediate Training (INTRA) minimal 5 bulan terahir.
3.    Telah lulus mengikuti salah satu kursus pasca Intermediate Training atau Ta`lim Wustho secara penuh.

PERSYARATAN KHUSUS:
1.    Mendapat surat mandat dari Pengurus Wilayah (PW) PII
2.    Mampu membaca Al-Quran dengan fasih (Tajwid, makhrajul huruf) dan lancar
3.    Telah berumur minimal 17 tahun atau jenjang pendidikannya di kelas 2 SLTA/sederajat
4.    Membuat tugas tulis berupa makalah dan resensi secara orisinil dan mampu  mempertanggungjawabkannya di hadapan tim instruktur.
Makalah:
a.    Tema Makalah (pilih salah satu), antara lain:

• Eksistensi organisasi dakwah di era pasar bebas (tantangan dan prediksi masa depan)
• Membangun PII sebagai organisasi moderen
• Mengurai konsep masyarakat Islam (Persfektif Falsafah Gerakan PII).
• Mengurai konsep kepemimpinan di PII (Solusi untuk menjawab problem kepemimpinan PII Nasional).
• Aqidah dan transformasi kebudayaan Islam (strategi penguatan ummat).

b.    Minimal 15 (Lima Belas) Halaman, 1,5 spasi, Times New Roman, 12 pt, Kertas A4
c.    Referensi yang dipakai minimal 5 buku.
d.    Ada lembar pengesahan dari Pengurus Wilayah yang memberi mandat.
e.    Meresensi buku minimal 5 (Lima) halaman, 1,5 spasi, Times New Roman, 12 pt, Kertas A4

Daftar Buku Yang di resensi (pilih salah satu), antara lain:

5.    Menyatakan kesediaan untuk aktif di struktur kepengurusan PII minimal 2 (dua) tahun kedepan
6.    Membawa buku-buku tentang filsafat, tasawuf, pemikiran, IPTEK, dan agama, pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, sejarah dan lain-lain minimal 5 buah.

PERSYARATAN
PENDIDIKAN INSTRUKTUR DASAR (PID)
PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)
KALIMANTAN BARAT

A.    Pendidikan Instruktur Dasar
1.    Pernah aktif di Pengurus Daerah atau sedang aktif di Pengurus Wilayah
2.    Telah  lulus mengikuti kursus pendidikan pemandu /Mu`allim dan Advanced Training (ADVANTRA)
3.    Mendapat Surat Mandat dari Pengurus Wilayah
4.    Mampu membaca Al-Quran dengan fasih (tajwid, makhraj huruf) dan lancar
5.    Telah berumur minimal 17 (Tujuh Belas) tahun atau jenjang pendidikannya di kelas 2 SLTA/sederajat
6.    Membuat silabus kursus pra BATRA yang Orisinil
7.    Membuat kliping koran dengan tema pendidikan dan kebudayaan; masing-masing minimal 5 judul.
8.    Membuat tinjauan kritis (critical review) terhadap salah satu judul kliping. Minimal 3 halaman A4, 1,5 spasi, times new roman, 12pt.
9.    Menyatakan kesediaan untuk aktif di struktur kepengurusan PII minimal 2 tahun kedepan.
10.    Membawa buku-buku referensi tentang pendidikan (kurikulum, psikologi pendidikan, pelatihan, metode dan model pembelajaran) minimal 5 buah.
11.    Membuat Modul Kursus pra BATRA  alternatif.

CURRICULUM VITAE
Berisi :
1.    Keterangan Identitas Diri
2.    Pengalaman Pendidikan
3.    Pengalaman Kaderisasi
4.    Pengalaman Kepanitiaan
5.    Prestasi Akademik dan Non Akademik

Download Persyaratan LAT & PID Kalimantan Barat disini

PERSYARATAN
LEADERSHIP ADVANCED TRAINING (LAT)
PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)
JAWA TENGAH

Semarang, 12 – 23 Pebruari 2010

PERSYARATAN UMUM

1. Pernah aktif di Pengurus Daerah dan atau sedang aktif di Pengurus Wilayah.

2. Telah lulus mengikuti Intermediate Training (INTRA) minimal 5 bulan terahir.

3. Telah lulus mengikuti salah satu kursus pasca Intermediate Training dan atau Ta`lim Wustho secara penuh.

PERSYARATAN KHUSUS:

1. Mendapat surat mandat dari Pengurus Wilayah (PW) PII

2. Mampu membaca Al-Quran dengan fasih (Tajwid, makhraj huruf) dan lancar

3. Telah berumur minimal 17 tahun atau jenjang pendidikannya di kelas 2 SLTA/sederajat

4. Membuat tugas tulis berupa makalah dan resensi secara orisinil dan mampu  mempertanggungjawabkannya di hadapan tim instruktur.

Makalah:

a. Tema Makalah (pilih salah satu), antara lain:

• Melacak Akar Geneologis Ideologi Islam dalam Falsafah Gerakan PII.
• Pelajar Berilmu dan Beradab sebagai Jawaban Kader PII di tengah Arus Budaya global (tinjauan Profil ideal kader PII).
• Reinterpretasi PII: Menuju Gerakan Ideologis Inklusif.
• Menggagas Konsep Gerakan Pelajar (Pendidikan dan Sosial) di tengah Masyarakat Urban.
• Membangun Kader Intelektual Muslim dalam Menjawab Problem Kebangsaan dan Penguatan Orientasi Gerak PII.
• Membentuk Militansi Kader Umat Sebagai Strategi Transformatif nilai Civil Society dan Konstruksi Gerakan PII (Tinjauan Falsafah Gerakan PII).
• Islam Rahmatan lil-Alamin: Kajian Epistemologi Gerakan Meniti Jalan Menuju Masa Depan Peradaban Muslim.
• Meluruskan Islam Fobia dalam me-reposisi Fitrah Islam sebagai Agama Cinta Damai.
• Tauhid Transformasi Kehidupan dan Peradaban Islam dalam Perspektif cita kemasyarakatan Islam (Tinjauan Falsafah Gerakan PII).
• Antara Etika dan Estetika: Mengurai Budaya di Era Komunikasi (Tinjauan Eksistensi dan Hakekat Ilmu Pengetahuan).

b. Minimal 15 (Lima Belas) Halaman, 1,5 spasi, Times New Roman, 12 pt, Kertas A4

c. Referensi yang dipakai minimal 5 buku.

d. Ada lembar pengesahan dari Pengurus Wilayah yang memberi mandat.

e. Meresensi buku minimal 5 (Lima) halaman, 1,5 spasi, Times New Roman, 12 pt, Kertas A4

Daftar Buku Yang di resensi (pilih salah satu), antara lain:

5. Menyatakan kesediaan untuk aktif di struktur kepengurusan PII minimal 2 (dua) tahun kedepan

6. Mengirim curriculum vitae, makalah dan resensi (H-3) via email: zainul_pii@yahoo.com.

7. Membawa buku-buku tentang filsafat, tasawuf, pemikiran dan agama, pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, sejarah dan lain-lain minimal 5 buah.

PERSYARATAN
PENDIDIKAN INSTRUKTUR DASAR (PID)
PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)
JAWA TENGAH

Semarang, 12 – 23 Pebruari 2010

A. Pendidikan Instruktur Dasar

1. Pernah aktif di Pengurus Daerah dan atau sedang aktif di Pengurus Wilayah

2. Telah  lulus mengikuti kursus pendidikan pemandu /Mu`allim dan Advanced Training (ADVANTRA)

3. Mendapat Surat Mandat dari Pengurus Wilayah

4. Mampu membaca Al-Quran dengan fasih (tajwid, makhraj huruf) dan lancar

5. Telah berumur minimal 17 (Tujuh Belas) tahun atau jenjang pendidikannya di kelas 2 SLTA/sederajat

6. Membuat silabus kursus pra BATRA yang Orisinil

7. Membuat kliping koran dengan tema pendidikan dan kebudayaan; masing-masing minimal 5 judul.

8. Membuat tinjauan kritis (critical review) terhadap salah satu judul kliping. Minimal 3 halaman A4, 1,5 spasi, times new roman, 12pt.

9. Menyatakan kesediaan untuk aktif di struktur kepengurusan PII minimal 2 tahun ke depan.

10. Membawa buku-buku referensi tentang pendidikan (kurikulum, psikologi pendidikan, pelatihan, metode dan model pembelajaran) minimal 5 buah.

11. Mengirim curriculum vitae dan Modul Kursus pra BATRA  alternatif (H-3) via email: zainul_pii@yahoo.com.

CURRICULUM VITAE

Berisi :

1. Keterangan Identitas Diri

2. Pengalaman Pendidikan

3. Pengalaman Kaderisasi

4. Pengalaman Kepanitiaan

5. Prestasi Akademik dan Non Akademik

Download Persyaratan LAT & PID Jawa Tengah disini

PERNAKAH Anda melihat pedang Nabi Muhammad SAW?

Jika belum pernah, inilah kesempatan untuk menyaksikannya dalam pameran yang akan diadakan di Hall Utama Blok M Square, Jakarta Selatan. Pameran dengan tema Pedang Nabi yang merupakan kerjasama antara Blok M Square dan Kedutaan Besar Turki akan berlangsung pada tanggal 23 Januari hingga 21 Februari 2010.

Dalam pameran ini terdapat tiga ruangan, ruangan yang pertama adalah ruangan video dimana pengunjung dapat menyaksikan sejarah tentang Salahudin Al Ayubi dengan durasi 10 menit. Setelah itu, menuju ruangan kedua, pengunjung akan menyaksikan reliki secara nyata dan juga leteratur-literatur penjelasannya. Di ruangan ini pengunjung tidak diperkenankan mengambil gambar tanpa izin khusus dari pihak panitia. Sedangkan pada ruangan ketiga atau terakhir, pengunjung dapat berfoto dengan latarbelakang pedang Al Mathur dan Al Qadib, yaitu pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW.

Hall Utama Blok M Square kami desain sedemikian rupa hingga menyerupai Istana Topkapi di Istanbul Turki.. Disaat mal lainnya menyambut Imlek, justru kami membuat terobosan baru yang spektakuler, kata Tatu Hartoyo, Asisten General Manager Blok M Square, kemarin.

Menurut Tatu, dalam pameran Pedang Nabi ini masih ada kaitannya dengan Imlek yaitu pengunjung dapat menyaksikan Busur Panah hadiah dari kaisar China kepada Nabi Muhammad SAW serta pedang dari perbatasan China dan India.

Tidak hanya itu berbagai benda lain peninggalan para Nabi zaman dahulukala yang akan dipamerkan di ruangan berukuran 12 x 18 meter ini seperti pedang al Battar yang pernah dipergunakan Nabi Daud, tongkat Nabi Muhammad SAW, dan jejak kaki Nabi Muhammad SAW pada saat melaksanakan Isra Miraj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
Pameran yang rencananya akan dibuka resmi oleh Duta Besar Turki untuk Indonesia Aidyn Evirgen dan akan dihadiri oleh Walikota Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2010 pukul 11.00 WIB ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ajang edukasi bagi masyarakat.

Selama ini masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim banyak yang salah kaprah mengira peninggalan para Nabi banyak terdapat di Arab, padahal peninggalan para Nabi banyak terdapat di Turki, tepatnya di Istana Topkapi, Istanbul, Turki.

Pameran ini merupakan pameran sejarah dimana banyak pembelajaran sejarah yang bisa dipelajari baik oleh siswa maupun guru. Bayangkan benda-benda bersejarah para Nabi dibawa langsung dari Turki ke Indonesia, benar-benar menakjubkan, jelas Tatu.

Untuk menyaksikan pameran ini para pengunjung harus membeli tiket masuk sebesar Rp15.000/orang hari Senin-Sabtu untuk umum, dan Rp20.000 pada hari Minggu. Sementara untuk siswa Rp10.000 pada hari Senin-Minggu dengan. Jam buka pukul 10.00-21.00 WIB.
Sejarah

Siapa yang membawa benda-benda bersejarah tersebut hingga ke Turki? Hal itu berawal dari perjuangan Salahudin Al Ayub yang mendirikan dinasti Ayubi di Mesir pada tahun 1174 Masehi. Dalam perkembangannya, Salahudin mengembangkan Islam sampai ke Eropa sehingga hampir seluruh bagian Negara Eropa dikuasainya.
Dalam perjuangannya Salahudin membebaskan budak-budak dari mamluk sebanyak 12.000 budak yang nantinya menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mamluk yang menggulingkan dinasti Ayubid sepeninggalan Salahudin Al Ayubi. Di sisi lain tepatnya di Turki berdiri kerajaan kecil yang didirikan oleh Ertugul. Dalam perkembangannya kerajaan yang didirikan oleh Ertugul tersebut berkembang pesat hingga generasi ke generasi.
Pada saat kepemimpinan Sultan Selim I, yaitu Sultan generasi ke sembilan kesultanan Turki, Selim I berupaya mengembangkan daerah kekuasaannya hingga sampai ke Mesir. Pada saat menguasai mesir Sultan Selim I menemukan peninggalan para Nabi (reliki) yang dibawa oleh Salahudin Al Ayubi dari Irak sehingga ia memutuskan untuk membawanya ke Turki dan menyimpannya di Istana Topkapi Turki hingga saat ini.(evi)

Manado (13/01/2010), penolakan atas pelaksanaa Ujian Nasional (UN) kembali terjadi. Kali ini datang dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sulawesi Utara. Dalam Press Reliesnya yang disampaikan pada Selasa (12/01/2010) kemaren melalui PJS Ketua Umum Abdul Manaf Jamil, PII menegaskan bahwa pelaksanaan Un telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak anak, berupa gangguan psikologis dan mental peserta didik. Ini sebuah fakta bahwa UN dengan segala resikonya telah menimbulkan korban. Sementara fakta ini berlangsung dengan konsekwensi banyaknya dana negara yang terkuras.

PII berargumen bahwa dana ini seharusnya bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional yakni mencerdaskan tujuan bangsa menjadi dana perusak mental penerus bangsa. Padahal lanjut mereka UN hanyalah satu dari sekian banyak persoalan pendidikan di negeri ini. Fasilitas belajar, kesejahteraan guru, sistem kurikulum adalah adalah pekerjaan besar lembaga pendidikan di Indonesia.

Selain itu juga putusan Mahkamah Agung (MA) tentang UN seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya dengan meniadakan UN atau setidaknya menundanya hingga sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar terpenuhi. Mereka punberpendapat bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat harus mengambil sikap tegas menyikapi hal ini. Di sisi lain, PII meminta Depdiknas harus bertanggungjawab atas peningkatan kualitas guru dan merehabilitasi para korban UN.

Harian Media Sulut (13/01/2010)

Stenny Wolajan

“Kalau kaum politik tidak mengindahkan kepentingan rakyat, mestilah kaum penulis mengindahkannya.”
Pramoedya Ananta Toer

Sejarah negeri ini tidak pernah terlepas dari peran para pemuda yang tergabung dalam kelompok-kelompok aktivis. Mereka dengan kesadaran dan keamampuan untuk mengorganisir secara baik mampu membuat perubahan dibeberapa bidang. Contoh nyata adalah peristiwa reformasi 1998 yang dipelopori kaum mahasiswa sebagai intelektual muda. Namun saya juga tidak sepaham bila yang dikatakan kaum intelektual muda hanyalah mereka yang berada dijajaran universitas, kaum pelajar pun pernah menorehkan sejarah sebagai pelopor perubahan dan menjadi pengkritis kebijakan pemerintah pada masa itu, missal organisasi PII yang memilki basis pelajar menjadi salah satu penentang kebijakan represif Orde Baru.

Namun sayang perubahan yang terjadi bukan malah menjadikan mereka para aktifis muda ini menjadi lebih kritis dan memberikan nilai lebih dimasyarakat. Gaung reformasi yang dianggap sebagai sebuah prestasi para aktivis dalam merubah struktur dan tatananan sosial berbanding terbalik dengan yang terjadi dikalangan intelektual muda kita. Ujung-ujungnya mereka justru kembali terlena dengan gaya hidup yang tidak jelas, hedonis, kemampuan berpikir kritis yang amat minim, dan umumnya penyakit itu yang sekarang menerpa para aktifis-aktifis muda kita. Apa yang menyebabkan mereka menjadi sedemikian kaku begini?

Rabun membaca lumpuh menulis……

Saya kira itu persoalan yang menjadi penyebab kemunduran dari inteletual-intelektual muda kita khususnya para aktifis., walaupun mungkin masih banyak persoalan lain. Kemampuan mereka untuk berorasi, kemampuan untuk meyakinkan public tidak diimbangi dengan kemampuan mereka dalam membaca, buruknya kemampuan dalam hal menulis. Padahal membaca dan menulis adalah salah satu katalisator perubahan, sejarah perubahan negeri ini tidak pernah terlepas dari mereka para aktifis-aktifis yang memilki kemauan dalam memetakan pemikirannya melaui bentuk tulisan. Faktanya, hanya beberapa ekor aktivis 98 yang bersedia berjuang dalam kesunyian dan menjauhi dunia gemerlap keaktivisan untuk melahirkan tulisan-tulisan yang membawa propaganda penyadaran masyarakat (Anjrah Lelono Broto)..

Padahal tradisi menulis dan membaca memiliki nilai lebih mulia nan agung. Dalam agama pun membaca dan menulis tertuang didalam kitab suci, sebut saja ayat Iqra’ dalam surah al-‘alaq yang berarti ‘baca’,namun ummat nampaknya menanggapi ini dengan berlainan persepsi sehingga makna membaca ini adalah membaca secara empiris bukan secara visual.

Dalam Al-Qur’an sendiri terulis, “Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis.” (Qs. Al-Qolam [68] ayat 1). Dalam beberapa ayat al-Qur’an ketika ayat yang berbunyi demi matahari berarti menunjukkan sumpah Tuhan akan pentingnya peran matahari dalam siklus kehidupan kita, ’demi waktu’ mengartikan pentingnya efisiensi waktu agar dapat lebih memanfaatkannya secara produktif.  Nah, ketika ayat demi pena ini tertulis, menunjukan betapa pentingnya peran dari sebuah tulisan yang mengalir melalui tinta-tinta ilmuan atau para intelektual. Malahan dalam sebuah hadis disebutkan Nabi memuji para ulama yang menuangkan gagasannya kedapam tulisan, “Di akhirat nanti, tinta para ulama itu, akan ditimbang dengan darah para syuhada”.

Situasi semakin diperparah dengan sistem pembelajaran kita yang masih menempatkan budaya membaca dan menulis kedalam status anak tiri. Coba kita lihat sendiri tidak ada mata pelajaran manapun yang mewajbkan siswanya untuk aktif dan efektif menulis, menulis hanya sebagai bumbu dalam menerima pelajaran. Ketika menulis hanya diartikan sebagai bumbu atau menempati posisi anak tiri, maka otomatis budaya membaca pun akan semakin pudar.

Oleh karenanya ‘tidak ada hal yang paling memalukan dalam system pendidikan kita kecuali lenyapnya tradisi membaca dan menulis’ (Eko Prasetyo).

Kesadaran struktural dan personal………………

Maka apa yang perlu dilakukan?? diperlukan kesaran secara personal dari para intelektual-intelektual(aktivis) ini dengan menyadari bahwa membaca dan menulis memiliki peran nomor wahid dalam melaukan perubahan. Namun ini semua bukan semata-mata kesalahan dari para intelektual ini, sistem pendidikan negeri ini pun perlu sedikit dibenahi khususnya dalam penempatan tradisi membaca dan menulis. Pendidikan negeri semestinya menempatkan posisi membaca dan menulis dalam posisi pertama sebuah pembelajaran. Malahan bila perlu mewajibkan para siswanya untuk menghasilkan sebuah karya tulis dalam bentuk apapun.Karenanya problem kemiskinan literasi ini termasuk kedalam problem struktural pendidikan kita yang musti kita kikis bersama.

Melihat fenomena diatas sudah semestinya kita membuka kacamata kesadaran kita lebih luas untuk lebih berbenah diri. Bagaimana kita ingin merubah orang lain, bagaimana kita ingin merubah kondisi lingkungan yang buruk jika kita sendri masih terkungkung dalam lautan kemiskinan ilmu pengetahuan yang disebakan oleh miskinnya literatur. Kemiskinan literatur inilah yang menurut Prie G.S yang paling sering menerpa negeri kita, bukan hanya kemiskinan secara material. Dan akhirnya negeri kita berada pada dua probelm, pertama masalah kemiskinan material yang menerpa mayoritas masyarakat kita, kedua kemiskinan ilmu yang ditandai dengan minimnya daya kritis dan kemampuan berpikir secara sehat(khususnya membaca), dan ini mulai merasuk kedalam tubuh aktifis-aktifis modern sekarang.

Bila kita ingin berkaca sekali lagi tidak ada pendiri negeri ini yang paling banyak dan produktif menulis melebihi Bung Hatta. Tulisan dan gagasannya banyak dijadikan referensi oleh beberapa kaum intelektual dan beberapa ilmuan dunia dan lokal lainnya. Alangkah sayangnya bila Bung Hatta adalah generasi terkhir negeri ini yang memliki kemampuan literasi ini.

Karena dari itu tulisan ini sengaja saya tujukan sebagai upaya penyadaran kepada para aktifis-aktifis yang masih membara, yang masih memiki nilai idelalisme murni, yang masih memiliki niat utuk melakukan perubahan, kini saatnya kita menyongsong perubahan tersebut dengan berlandaskan ilmu pengetahuan dan akal sehat, bukan lagi sekedar omongan kosong yang tidak sarat nilai apalagi dengan jalan radikal sebagai problem solve nya. Sudah saatnya aktifis bukan hanya pandai dalam berorasi namun juga pandai dalam melahirkan karya tulis yang berguna bagi kemajuan bangsa ini kelak. Semoga…….

Oleh Baharunsyah
Mahasiswa FISIPOL Universitas Mulawarman,Kaltim
Aktifis PII Samarinda

GERAKAN AMAL SHOLEH
( G A S )
PELAJAR ISLAM INDONESIA ( PII )

A. RUANG LINGKUP
1. Pengertian Amal Sholeh
Amal yang dimaksud di sini adalah semua perbuatan yang dikerjakan dengan niat karena Allah ( lillahi ta’ala ). Bertujuan untuk mencapai ridho Allah (mardhotillah) dan melaksanakan dengan cara yang dengan ketentuan-ketentuan Allah (billah), amalan mana yang sudah pasti akan membawa kemaslahatan bagi dirinya sendiri, orang lain dan alam semesta.

2. Batasan Gerakan Amal Sholeh
Amal sholeh menjadi program untuk setiap gerakan, terbatas pada amal yang sebaiknya dimiliki oleh para pemimpin umat. Tetapi pelaksanaannya menjadi sukar jika tidak dibiasakan melalui latihan dan praktek yang terus-menerus. Suatu amal sholeh biasanya menjadi pokok, artinya kalau suatu amal sholeh dapat menimbulkan amal sholeh yang lain.

B. GERAKAN AMAL SHOLEH ( GAS )
Gerakan Amal Sholeh ( GAS ) itu antara lain:
1. Tadarus Al-Qur’an, setiap bulan minimal khatam sekali.
2. Tahfidzul Qur’an ( menghafal Al-Qur’an ) terutama surat-surat atau ayat-ayat yang telah dijadikan wirid oleh Rasulullah dan apra sahabat-sahabatnya, seperti surat yasin, Al-Kahfi, As-Sajadah, Muhammad, Al-Fath, ayat kursi dana sebagainya.
3. tafhimul Qur’an ( memahami Al-Qur’an ) terutama ayat-ayat yang dijadikan wirid dalam bacaaan shalat dan yang dijadikan hafalan.
4. Menegakkan Qiyamullail dengan shalat tahajud, witir, tadarus, i’tikaf di masjid dll.
5. Membiasakan Shalat sunnah rawatib dan dhuha.
6. Membiasakan Dzikrullah melalui bacaaan-bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, secara rutin dan terus-menerus.
7. Membudayakan do’a pada setiap langkah dan tindakan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW.
8. Mangamalkan puasa sunnah utamanya senin kamis dan puasa sunnah lainnya.
9. Selalu menggalang ukhuwah islamiyah melalui silaturahmi.
10. Menolong sesama yang tertimpa musibah seperti bencana alam.
11. Menjaga rahasia aib sesama muslim baik pribadi maupun organisasi
12. Saling berwasiat untuk mengakkan kebenaran dan selalu bersabar dalam usaha menegakkan kebenaran.
13. Memiliki sifat pema’af
14. Menengok saudara yang sakit dan melakukan ta’zaiyah kepada keluarga yang meninggal dunia.
15. Turut mencari jalan keluar atau minimal turut dengan do’a bagi ikhwan yang mendapat kesulitan.
16. Mengucapkan tahniyah ( ucapan selamat dengan disertai do’a ) untuk ikhwan yang mendapat nikmat.
17. MENEPATI janji.
18. Meninggalkan ucapan-ucapan kotor ddan caci maki walaupun terhadap seseorang yang dibenci seperti:bangsat, kurang ajar, bego, laknat dll.
19. Menghindari perdebatan orang-orang bodoh.
20. Menyebarkan salam.
21. Menepati janji dan memenuhi undangan.
22. Menghindari fitnah, iri hati dan buruk sangka.
23. Menghindari sebutan / gelar yang merendahkan martabat seseorang, lebih-lebih yang bersifat i’tiqodiyah seperti munafiq, kafir dll.
24. Memberi fakiq miskin
25. Menyantuni anak yatim.
26. Membaela kaum dhu’afa.
27. Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda dan menghargai yang sebaya.
28. Membatasi persoalan dengan orang / kelompok yang bisa merusak aqidah dan amal sholeh
29. Menghindari diri dari berseloroh, mengejek dan gurauan yang berlebihan .
30. Suka membersihkan tempat ibdah.
31. Suka memberi zakat, infak, dan shodaqah.
32. Tidak usah membanggakan diri sendiri ( ananiyah ) dan membanggakan kelompok / organisasi (ashabiyah).
33. Menghindari perbuatan sia-sia (laghwi) dan membuang-buang waktu yang dapat melupakan Allah SWT, seperti kecanduan musik, catur, main gaple, dan remi serta menghindari panjang angan-angan.
34. Berbuat baik kepada orang tua
35. Menghubungkan tali keluarga dengan sanak famili yang jauh atau yang terputus.
36. Berbusana Islami
37. Membaca kisah-kisah dan mengambil i’tibar dari riwayat para Nabi, Rasul dan umat terdahulu
38. Disiplin waktu.
39. Menyayangi binatang.
40. Menanam dan memelihara tumbuh-tumbuhan.
41. Memelihara keebrsihan kamar, rumah, kantor sekretariat.
42. Membina kesegaran kesehatan dan kekuatan jasmani.
43. Membina keindahan dan kehalusan budi bahasa, tutur sapa dan tingkah laku.
44. Menta’ati pemimpin di antara orang-orang mukmin.
45. Mengambil ibrah dari peristiwa sejarah, antara lain:
a. Hari diutusnya Nabi Muhammad SAW, 17 Ramadhan.
b. Hari diwajibkannya shalat, 27 Rajab.
c. Hari Hijarh, 28 Juni 622 M.
46. Meninggalkan hal-hal tidak baik dikerjakan dan dilarang Allah, antara lain : merokok, tidur berlebihan, makan dan minum berlebihan, boros dan lainnya.
47. Meninggalkan tindakan dan perbuatan menyakiti diri sendiri, baik secara badaniyah maupun bathiniyah.

C. PERIORITAS GERAKAN AMAL SHOLEH
Pada dasarnya Gerakan Amal Sholeh yang tertulis dalam lingkup GAS tidak ada yang di perioritaskan. Keseluruhannya harus diamalkan oleh setiap anggota PII berdasarkan kemampuan menurut syariat.
Akan tetapi penyelenggaraan GAS dalam sekali waktu yang sebelumnya belum pernah atau jarang dilaksanakan akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan GAS pada tahap permulaan, dapat diperioritaskan yang mana yang utama digerakkan.
Pilihan perioritas ini harus didasar tiga persyaratn, yaitu :
1. Amal uang diperioritaskan sangat penting dilakukan karena dapat menunjang pelaksanaan amal sholeh yang lain.
2. Dapat dilaksanakan oleh semua anggota.
3. Perioritas berfungsi sebagai tahapan-tahapan dalam gerakan.

D. METHODE
Pelaksanaan GAS ini menggunakan methode uswatun hasanah.

E. WAKTU
Waktu pelaksanaan gerakan, tergantung sepenuhnya dari amal gerakan. Bisa satu kali seminggu satu gerakan atau sampai dua bulan. Atau satu gerakan dilaksanakan terus-menerus tanpa batas waktu.

F. PENANGGUNG JAWAB
Penanggung jawab GAS adalah sebagai berikut :
1. Tingkat PB : Ketua Bidang Pembinaan Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan
2. Tingkat Wilayah : Ketua Bidang Pembinaan Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan.
2. Tingkat Daerah : Ketua Bidang yang membawahi GAS
3. Tingkat Komisariat : Ketua Bidang yang membawahi GAS.

G. PENGAWASAN, EVALUASI DNA PELAPORAN
1. Pengawasan dilakukan oleh Mu’alim di daerah dan penanggung jawab.
2. Evaluasi minimal dilaksanakan sebulan sekali oleh Pengurus Daerah (PD).
3. Laporan disampaikan ke wilayah mainimal 6 bulan sekali.

H. TEKNIS PELAKSANAAN
1. GAS dilaksanakan oleh keseluruhan anggota PII
2. Pelaksanaan bisa secara keseluruhan, individu maupun kelompok.

I. PENUTUP
Semoga Gerakan Amal Sholeh ( GAS ) akan dapat menjadi gerakan Islamisasi dan kaderisasi yang efektif. Dan mempercepat proses tercapainya kemenangan Islam dan kaum Muslimin.

Dan semoga kita mampu menjalankan GAS ini sebaik-baiknya denagn ridho dan bimbingan Allah. La haula wala quwwata illabillahil’aliyyil adzim. Robbanaa aatina fiddunyaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah wa qina adzaabannaar. Amiin.

PPO PB PII

Kepada seluruh Pengurus Wilayah di Tanah Air dan Manca Negara, demi mensukseskan acara Sarasehan Mu’addib Nasional 2010 mari kita sukseskan pengumpulan data dewan ta’dib bagi Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) yang meliputi Kualifikasi Personel Wilayah, Kualifikasi Personal, Pendataan Pengurus Daerah dan Jumlah Kader, Penilaian Penyelenggaraan Training, kursus, dan kondisi real di wilayah masing-masing.

Data tersebut dibutuhkan untuk dianalisa dan sebagai bahan konsep kaderisasi PII mendepan dan sebagai bahan evaluasi kondisi PII terkini, demikianlah semoga Allah meridhoi setiap gerak langkah dakwah kita,

untuk form formulis bisa di download disini : http://pelajar-islam.or.id/Pengumpulan_data_DTN.doc dan harap dikirimkan kembali ke email: piicyber@gmail.com

Jakarta - Sekitar 1.000 orang hari ini akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Mereka menuntut agar pemerintah dalam hal ini Depdiknas membatalkan Ujian Nasional sebagaimana putusan Mahkamah Agung.

Entah disengaja atau tidak, di dunia maca, situs Depdiknas juga mendapat ‘cobaan’. Situs yang beralamat di www.depdiknas.go.id tersebut di-hack oleh orang iseng.

Pantauan detikcom, Selasa (5/1/2010) pukul 05.30 WIB, tampilan depan situs tersebut diisi oleh gambar seseorang yang bernama Saksono Liliek Susanto. Sementara semua tampilan situs itu didominasi oleh warna hitam.

“Anda Pernah Betaruh “Apakah Saya Bisa Menjatuhkan Website DEPDIKNAS”
Sekarang Terbukti Sudah Wahai Drs. Saksono Liliek Susanto,M.Pd,” demikian kalimat yang tertulis di bawah foto Saksono Liliek Susanto. Si pelaku mengaku namanya adalah Anton.

Di atas gambar Saksono, terdapat sebuah sketsa yang berbentuk tangan yang sedang mengepal dan di bawahnya bertuliskan ‘hacked’.

Sementara itu, sekitar seribuan massa siang ini akan melakukan aksi demo di Bundaran Hotel Indonesia dan dilanjutkan ke Istana Merdeka. Para demonstran berasal dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. (anw/mpr)

Source: http://www.detiknews.com/read/2010/01/05/055014/1271628/10/depdiknas-di-dunia-nyata-didemo-di-dunia-maya-di-hack

Rabu, 30 Desember 2009 | 13:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama kurun waktu 2009, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), persoalan sertifikasi guru, serta anggaran pendidikan nasional menjadi tiga persoalan penting di antara berbagai persoalan lain yang masih membutuhkan perhatian besar dari dunia pendidikan di Indonesia.

Sebagai persoalan yang di awal dan akhir tahun 2009 sempat menjadi kontroversi, kiranya UN sangat tepat dijadikan bahasan pertama sebagai kilas balik di tahun 2009 ini. Karena seberapapun ramainya polemik tentang UN di awal penyelenggaraannya saat itu, UN tetap dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada April 2009 lalu.

Secara umum, memang, pelaksanaan UN SMP dan SMA/Sederajat dapat berjalan lancar, kendati tidak selancar seperti yang diklaim oleh Depdiknas, bahwa pelaksanaan UN berjalan lancar dengan tingkat keberhasilan 85 persen. Hal tersebut dipaparkan oleh Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, ketua Badan Sta ndar Nasional Pendidikan (BSNP) pada evauasi sementara UN kepada wartawan di Depdiknas, Jakarta, Senin (4/5/2009) lalu.

“Tetapi secara khusus kami akui pula bahwa masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dan diantisipasi untuk pelaksanaan UN mendatang, terutama yang sudah dekat yaitu UASBN,” ujar Mungin, saat itu.

Beberapa hasil evaluasi itu antara lain adalah kualitas penyetakan naskah UN yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Provinsi, yang dalam pengemasannya terjadi kekurangan halaman, tertukar soal yaitu soal untuk Paket B masuk ke Paket A dan sebaliknya, serta pengiriman naskah soal yang tidak disertai Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN). Kualitas LJUN yang kurang baik pun menjadi evaluasi BSNP.

Selain itu, ada juga laporan, bahwa kualitas kertas LJUN yang tidak baik. Banyak kertas LJUN sobek atau rusak, yang kemungkinan besar akibat dihapus terlalu keras oleh peserta UN.

Soal penyimpanan naskah soal UN menjelang UN dilaksanakan pun menjadi bahan evaluasi. Mungin menyayangkan, bahwa penyimpanan soal masih ada yang dilakukan di sekolah atau madrasah.

“Meskipun dijaga ketat oleh polisi hal itu tidak dibenarkan. Mestinya naskah soal tetap disimpan di Kabupaten atau Kota, Polres atau Polsek terdekat letaknya dengan Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara UN, dan itu pun dikawal oleh pihak keamanan dan tim pemantau UN yang telah ditunjuk,” tandas Mungin.

Mungin menambahkan, dalam pelaksanaan UN tahun 2009 ini BSNP masih menemui banyak “kerikil” yang perlu diantisipasi bagi pelaksanaan UN selanjutnya. Ihwal evaluasi terhadap kualitas hasil cetak soal UN pun, Mungin mengatakan, bahwa BSNP akan meninjau dan mengkaji ulang penetapan naskah ujian oleh percetakan yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara UN tingkat Provinsi.

“Apakah nanti akan dilakukan dengan tender terbuka atau tidak, itu sedang kami pelajari lagi,” ujarnya.

Kecurangan

Hanya itukah persoalan yang perlu dievaluasi dari UN tahun 2009 lalu? Tentu saja, tidak. Pelaksanaan UN tahun ini ternyata masih meninggalkan banyak “pekerjaan rumah” (PR) yang betul-betul telah menjadikan UN cacat dalam pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya kualitas hasil UN tetap dikatakan tidak jujur dan kredibel.

Faktor kecurangan dalam pelaksanaan UN, misalnya. Seperti UN tahun sebelumnya, kunci jawaban UN ternyata kembali beredar di tangan siswa. Pada UN 2009 ini, kunci jawaban itu beredar di Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Medan. Muncul dugaan, bahwa peredaran soal terjadi sebelum UN berlangsung.

“Kami menduga peredaran kunci jawaban ini karena ada soal yang beredar. Kunci jawaban ini sebagian diketik dan digandakan melalui foto kopi. Semoga pengawas UN mengambil langkah tepat menangani persoalan ini,” tutur Dewan Pembina Komunitas Air Mata Guru (KAMG) Deni Boy Saragih di Medan, Senin (20/4/2009) lalu.

Secara total, tim menemukan lima lembar kertas kecil dan empat pesan pendek dari telepon seluler. Temuan itu berasal dari SMA Budi Murni II Medan dan SMA Methodist. “Laporan detail akan kami sampikan di akhir ujian nanti. Kami menduga ada lembar soal yang sudah beredar terlebih dahulu,” tambah Deni.

Lainnya, naskah soal UN SMA pun diduga bocor di sejumlah sekolah. Pada hari Senin (20/4/2009) lalu, sejumlah sekolah kedapatan mengumpulkan siswa pada pukul 05.00 pagi atau dua jam sebelum pelaksanaan UN. Tak lain, sejumlah sekolah itu diduga membagikan kunci jawaban.

Bahkan sebelumnya, pada Minggu (19/4/2009), Koordinator Pengawas UN dari Universitas Sriwijaya (Unsri) sempat bersitegang dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Palembang karena koli berisi naskah soal UN sudah dibuka tanpa seizin mereka sebagai pengawas.

Informasi yang berhasil dihimpun saat itu, dua SMA di kawasan Lemabang meminta siswa kumpul di sekolah pukul 05.00. Ts, seorang pelajar, mengatakan, instruksi itu diberikan oleh wali kelas mereka masing-masing. Di sekolahnya terdapat empat kelas IPA dan tujuh kelas IPS.

Kasus terparah adalah dugaan kebocoran soal UN, yang terjadi sehari menjelang pelaksanaan UN di Bengkulu Selatan. Kasus pembocoran soal ini melibatkan 16 orang, yakni 10 kepala sekolah SMA Negeri, empat kepala sekolah swasta, satu kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri, serta seorang kabid Dikmenum Diknas setempat. Kecurangan tersebut segera diketahui polisi yang langsung menangkap basah saat terjadi pembagian berkas di antara ke-16 orang tersebut.

Kekurangan

Selain tindak kecurangan, persoalan kekurangan atau kurang maksimalnya kualitas penyelenggaraan UN tahun 2009 ini perlu menjadi perhatian publik. Masih belum hilang dalam ingatan, bahwa sebanyak tiga lembar jawaban komputer (LJK) UN tingkat SMA dan MA se-Jawa Barat tak bisa terbaca oleh komputer saat pemindaian dilakukan. Anehnya, Ketua Pelaksana Pemindaian Dr H Munir mengaku tak mengetahui sebabnya.

“Tapi bisa saja karena ukuran kertas terlalu lebar atau terlalu kecil sehingga tak bisa terbaca,” katanya, saat itu.

Bahkan, di Sumatera Utara, panitia UN tidak menyediakan soal dalam huruf braile. Akibatnya, pihak sekolah harus bekerja lebih panjang untuk menyiapkan soal UN agar bisa dibaca oleh para siswa tunanetra. Padahal, proses ini sangat tergantung pada keterbatasan kertas untuk huruf braile dan mesin pembaca huruf braile.

“Kami memakai kertas sisa sumbangan Pemerintah Norwegia tiga tahun lalu. Untungnya masih ada. Kami juga beruntung mesin (pembaca braile) sumbangan Norwegia masih bisa dipakai, jika tidak, murid-murid ini akan mengerjakan soal dari soal yang dibacakan pengawas ruang,” tutur guru Sekolah Luar Biasa Karya Murni, R Sinurat, Selasa (28/4/2009), saat ditemui seusai UN mata pelajaran Bahasa Inggris.

Murni menilai, panitia UN saat itu belum memberikan pelayanan yang sama kepada peserta ujian yang tunanetra. Sementara di Jawa, kata dia, peserta UN tunanetra langsung mendapatkan soal dalam bentuk huruf braile. Sebaliknya di Sumut, peserta harus menunggu pihak sekolah menyalin lebih dulu soal UN dalam huruf braile.

UN Digugat

Tanpa ada atau dilakukannya evaluasi besar penyelenggaraan UN 2009 kepada publik, pemerintah (Depdiknas dan BSNP) berencana tetap menggelar UN 2010. Bahkan, pemerintah telah mematok target memajukan jadwal UN sebulan lebih cepat. Jika sebelumnya UN dilaksanakan setiap April, pada 2010 mendatang UN digelar pada Maret.

Kontroversi pun menyeruak. Apalagi, gugatan masyarakat lewat citizen law suit soal penyelenggaraan UN kembali dimenangkan oleh Mahkamah Agung MA). Kasasi yang diajukan pemerintah yang menolak putusan pengadilan tinggi soal kemenangan masyarakat atas gugatan UN dinyatakan ditolak oleh MA.

Gatot Goeidari dari Tim Advokasi Korban UN dalam acara syukuran kemenangan gugatan UN di Jakarta, Rabu (25/11/2009), menyatakan, informasi ditolaknya kasasi pemerintah soal gugatan UN diketahui dari info perkara pada website Mahkamah Agung bernomor register 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009.

Setelah putusan MA tersebut, polemik UN malah kian bertambah ramai, lantaran niat pemerintah yang ingin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. “Terus terang saya belum membaca keputusan MA. Yang jelas kita menghormati apa pun keputusan lembaga hukum. Siapa pun juga harus menghormati upaya-upaya hukum yang masih dilakukan. Untuk selanjutnya, tentu pemerintah akan menggunakan hak yang dimiliki,” kata Menteri Pendidikan Nasional RI Mohammad Nuh seusai upacara bendera Peringatan Hari Guru, Rabu (25/11/2009) di halaman Depdiknas, Jakarta.

Namun, kendati PK tersebut tidak jadi dilaksanakan, bukan berati polemik UN terhenti. Pemerintah tetap bertekad menjalankan UN 2010. Sistem yang disiapkan pun sedikit bergeser, yaitu UN sialng atau campur atau UN gabungan. Dengan sistem ini, peserta UN tidak hanya berasal dari satu sekolah, karena ujian dilakukan tidak di sekolah si peserta UN itu sendiri.

Kebijakan ini pun disambut dengan berbagai reaksi, baik itu dari pemerhati pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat umum. Bahkan, siswa sekolah ada yang berdemo menuntut dihentikannya UN. Hal ini seperti dilakukan oleh sekitar 50 pelajar dari SMAN 38 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang berunjuk rasa di depan Gedung Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/12) silam. Para siswa tersebut menolak penyelenggaraan UN dan menuntut pemerintah membatalkannya.

Sayangnya, sebelum kebijakan UU silang atau campuran dilaksanakan, pemerintah sudah kembali mencabut sistem pelaksanaan UN tersebut dan kembali ke sistem seperti sedia kala. Dari kasus ini banyak pihak mengatakan, pemerintah terkesan mencla-mencle dalam menggulirkan kebijakan ke publik sebelum meneliti dan mengujinya lebih dahulu.

UN 2010

Putusan MA, yang sebetulnya sudah mengacu pada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk meminta kepada para tergugat meninjau kembali UN, ternyata tidak diindahkan. Karena UN pada tahun ajaran 2007 dan 2008, serta 2009, tetap dilaksanakan. Kejadian serupa itu pula yang tentu akan terjadi di 2010 nanti.

Sejatinya dalam putusan MA tersebut, MA memang tidak pernah melarang UN. Hanya saja, jika tiga hal syarat utamanya sudah terpenuhi, yaitu perbaikan kualitas guru, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya akses informasi yang luas dan lengkap. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, semestinya UN tidak dilaksanakan atau ditunda karena dianggap cacat hukum jika dilaksanakan.

Kenyataannya, seramai apapun polemik yang muncul, sebesar apapun gejolak penolakan atau penghentian dan penundaan UN mengemuka, toh, pemerintah tetap akan menggelar UN 2010. Apalagi, Mendiknas Mohammad Nuh sudah berteguh prinsip, bahwa pelaksanaan UN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. UN yang sekarang, menurutnya, adalah penyempurnaan dari model ujian-ujian negara yang pernah dilakukan di zaman-zaman dahulu.

“Kami ingin mengajak kepada masyarakat supaya tidak terjebak kepada ketidakpastian. Jadi, UN akan tetap jalan,” ujar Nuh di sela-sela kunjungannya ke Lapas Sukamiskin di Bandung, Rabu (16/12/2009) lalu.

Kiranya, perdebatan panjang UN masih akan terus terjadi seiring penyelenggaraan UN yang sedianya direncanakan Maret 2010 nanti. Karena dala perjalanannya sampai hari ini (Rabu/30/12/2009), UN belum juga dievaluasi secara menyeluruh di hadapan publik. Tidak kecuali, UN tetap dilaksanakan meski banyak pihak belum merasa puas terhadap rencana penyelenggaraan tersebut pada 2010 mendatang.

(sumber :http://edukasi.kompas.com/read/2009/12/30/1322030/Kisruh.UN..Kilas.Balik.Seputar.Pendidikan.Nasional.2009)

Ratusan massa yang menamakan diri Poros Pelajar Indonesia, yang terdiri dari Pelajar Islam Indonesia dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah menggelar aksi damai menolak ujian nasional (UN) di Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara Selasa (5/1) siang .Mereka mendesak pemerintah untuk melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) berupa pelarangan penyelenggaraan UN, sebelum ada perbaikan.

“Putusan MA yang intinya melarang pelaksanaan UN oleh pemerintah merupakan bentuk penegasan legal bahwa UN banyak masalah,” kata Ketua Pengurus besar Pelaja Islam Indonesia, Ahmad Bashori dalam orasinya di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, (5/1/2010).

Mereka juga membawa baliho ukuran 3×5 meter bertuliskan ‘Tolak UN Karena Melanggar HAM’. Selain itu juga poster-poster kecil bertuliskan ‘UN Haram’, ‘UN Menyesatkan’ dan sebagainya. “Selama ini, UN dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi dari infrastruktur dasar pendidikan,” tambahnya.

Mereka juga menilai, secara psikologis UN menyebabkan suasana belajar menjadi tidak nyaman karena hanya mengejar nilai akhir. Untuk menerapkan UN, diperlukan tahapan standar proses pendidikan seperti distribusi dan kualitas guru, kurikulum dan sebagainya. “Kita harus mengevaluasi total,” pungkasnya.

selain itu dalam orasinya, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi mengatakan, UN yang rencananya akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada Maret 2010 itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Virgo menilai, UN membuat para siswa hanya memfokuskan diri untuk terus belajar, sementara potensi dirinya yang lain tak dikembangkan secara maksimal. UN belum layak diadakan karena sarana dan prasarananya belum memadai, hingga kualitas guru dan kurikulumnya yang tidak merata di setiap daerah.

“Adanya UN merupakan bentuk pelanggaran HAM karena menghilangkan hak anak untuk berkembang dan belajar dengan nyaman, serta bebas dari tekanan mental psikologis,” kata Virgo. Pihaknya menduga, penyelenggaraan UN dapat menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap.

Poros Pelajar Indonesia mendesak agar UN dihapuskan dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta mematuhi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dikuatkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tentang UN.

“Kembalikan UN kepada pendidiknya masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Sisdiknas,” tegas Virgo.

sebelum sampai di Istana Negara, ratusan massa aksi melakukan longmach dari Bundaran HI,

PENGURUS BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA
SERUAN AKSI NASIONAL “TOLAK UJIAN NASIONAL”

Keputusan Mahkamah Agung menolak kasasi Ujian Nasional yang diajukan pemerintah tidak serta merta mengakhiri kontroversi ujian nasional. Padahal saat Ujian Nasional sedang digugat ke pengadilan, beberapa petinggi depdiknas selalu mengatakan, “kita tunggu proses hukumnya,  Apapun yang terjadi keputusan pengadilan itu kita patuhi.” Sekarang keputusan itu sudah keluar semestinya Depdiknas mematuhi putusan MA tersebut.

Realitanya pemerintah tidak konsisten terhadap ucapannya melalui Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh tetap akan menyelenggarakan   UN pada 2010 ini dengan salah satu alasannya bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada amar larangan menggelar Ujian Nasional, MA hanya memerintahkan melakukan perbaikan dan itu semua (perintah MA- Red) sedang kami laksanakan.

Dalam amar putusannya, MA anatara lain memerintahkan agar pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, mengatasi dampak psikologi negatife terhadap anak didik atas pelaksanaan UN serta mengatasi berbagai kecurangan.

Memang dalam amar putusan itu tidak ada larangan menggelar Uajian Nasional tapi mungkin pemerintah lupa bahwa amar putusan itu berbetuk prasyarat bahwa sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujia Nasional lebih lanjut maka harus terpenuhi terlebih dahulu peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia.

Faktanya hingga kini guru masih belum banyak meningkat, tingkatan guru yang mengikuti sertifikasi nasional cukup rendah. Pada tahun 2008 kelulusan hanya mencapai 50 persen, sementara itu banyak sebanyak 42.000 dari 200.000 orang, data guru swasta dan negeri se-Indonesia yang mengikuti sertifikasi pada tahun 2008 tidak bisa di proses dan dari 2,7 juta guru hingga saat ini baru sekitar 500.000 guru yang lolos sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji.

Bukan hanya kualitas dan kesejahteraan guru yang belum banyak berubah, dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta akses informasi pun belum memadai, sekolah masih jauh dari harapan.  Sarana dan prasarana sekolah di pendidikan dasar dan menengah sampai saat ini masih belum memadai. Fasilitas-fasilitas dasar sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium belum memadai atau dimiliki semua sekolah. Padahal, pemenuhan sarana dan prasarana merupakan salah satu standar nasional pendidikan.

Pemenuhan infrastruktur pendidikan yang memadai dan sesuai standar nasional mesti dipenuhi pemerintah. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional yang sudah ditetapkan pemerintah.

Persoalan mendasar saja seperti sarana dan prasarana sekolah masih banyak belum layak, tapi pemerintah sudah meminta semua sekolah harus mencapai standar penilaian nasional. Itu tidak adil dan merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu,

Di dalam Peraturan Mendiknas No 24 Tahun 2007 dan Peraturan Mendiknas No 40 Tahun 2008, standar sarana dan prasarana di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK sudah dirinci secara jelas. Bahkan, ditetapkan kapasitas murid di tiap kelas untuk SD maksimal 28 siswa, SMP 32 siswa.

Di tingkat SD, prasarana minimal adalah ruang kelas, ruang usaha kesehatan sekolah, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga. Di tingkat SMP ditambah ruang konseling, organisasi kesiswaan, dan tata usaha.

Adapun di tingkat SMA prasarna laboratorium mesti lengkap yakni laboratorium fisika, kimia, biologi, komputer, dan bahasa. Namun, kenyataannya sarana dan prasarana di sekolah amsih belum memadai. Kondisi memprihatinkan justru di tingkat pendidikan dasar SD-SMP.

Berdasarkan data Depdiknas tahun 2008, baru 32 persen SD memiliki perpustakaan. Penyediaan buku teks pelajaran utama baru 3 mata pelajaran/siswa dari idealnya lima mata pelajaran. Ruangan kelas yang rusak ringan dan berat mencapai 42,8 persen. SD yang bersarana multimedia baru 19 persen.

Di tingkat SMP, yang memiliki perpustakaan 63,3 persen. Penyediaan buku teks pelajaran baru 3 mata pelajaran/siswa dari enam mata pelajaran. Sekolah yang bersarana multimedia 47,8 persen, sedangkan yang memiliki laboratorium IPA baru 71 persen.

Pada jenjang SMA, keberadaan perpustakaan di SMA negeri mencapai 80 persen, di swasta 60 persen. SMA negeri yang punya laboratorium multimedia 80 persen, swasta 50 persen. Yang punya laboratorium IPA lengkap (Fisika, Biologi, dan Kimia) sudah 80 persen. Kondisi memprihatinkan di SMA swasta, yang punya tiga laboratorium IPA baru 10 persen, dan yang 2 laboratorium IPA 30 persen.

Di SMK, yang memiliki perpustakaan sudah mencapai 90 persen, yang punya laboratorium multimedia 75 persen. Untuk peralatan praktek, baru 45 persen SMK yang memakai sesuai standar sekolah nasional. (Kompas, Rabu, 21 Oktober 2009 | 20:12 WIB)

Dari persoalan diatas seharusnya pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap system pendidikan nasional, terutama dengan kebijakan tetap melaksanakan Ujian Nasional di tengah kualitas guru yang rendah, buruknya sarana dan parasarana sekolah, serta tidak meratanya akses informasi seluruh daerah di Indonesia.

Oleh karena itu kami Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia menyerukan kepada Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia se-Nusantara untuk aksi Nasional serentak di Wilayahnya masing-masing. Aksi nasional akan diselenggarakan pada :

1. Tanggal 5 Januari 2010 untuk tempat aksi di Jakarta akan diselenggrakan di Bundaran Hotel Indonesia dan Long March ke Istana Negara bersama Poros Pelajar.
2. Aksi Gabungan seluruh elemen aktifis yang bergerak di bidang pendidikan, guru, Tim Advokasi UN, Pelajar, LSM yang akan diselenggarakan pada Tanggal 17 Januari 2010 di Jakarta.

Demikian seruan aksi ini kami sampaikan semoga niat baik teman-teman PII se-Nusantara menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir kelak. Amin

Jakarta, 14 Muharram 1431 H
21 Desember 2009 M

PENGURUS BESAR
PELAJAR ISLAM INDONESIA
PERIODE 2008-2010

ttd

AHMAD BASORI
Ketua Bidang Pembinaan pelajar dan Komunikasi Umat