PII - Pelajar Islam Indonesia

Dua minggu lagi nasib bangsa ini ke depan akan ditentukan. Rakyat akan memilih langsung Presidennya. Euphoria pilpres ini terjadi di hampir semua lapisan masyarakat. Tak terkecuali di kalangan pelajar. Pelajar sebagai pemilih pemula mempunyai potensi suara yang sangat besar. Dalam pemilu 2009 ini jumlah pemilih pemula mencapai 33,9 persen. Namun, selama ini dalam dunia politik, pelajar hanya dijadikan objek sasar saja. Politik bukan termasuk urusan pelajar. Pelajar ya belajar saja titik. Hal tersebut tentunya dapat membunuh sikap kritis pelajar kepada pemerintah.

Dalam sejarah ada organisasi pelajar yang telah memberikan cerita yang mengesankan akan peran pelajar, yaitu PII, Pelajar Islam Indonesia. PII tidaklah tinggal sejarah, tetapi organisasi yang telah berumur 62 tahun ini masih tetap eksis dalam perjuangannya. Dalam menghadapi pilpres ini, PII akan mengadakan Rapat Pleno Nasional pada tanggal 20-21 Juni 2009 yang dihadiri oleh perwakilan PII dari seluruh provinsi di Indonesia bertempat di Jakarta.

Perhelatan tersebut diadakan untuk menentukan sikap politik PII dalam pilpres. PII menyadari bahwa selama ini pelajar hanya dijadikan objek atau sekedar komoditas politik. Oleh karena itu PII sebagai representasi dari pelajar melakukan konsolidasi di tingkat nasional untuk menentukan sikap politiknya. Dalam acara tersebut rencananya akan mengundang semua cawapres untuk menyampaikan visi misinya.

Forum Nasional ini sangat penting karena sebagai organisasi yang memiliki kader se Indonesia sebanyak 3 juta jiwa dan Keluarga Besar PII atau alumni memiliki kader 15 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia dan di berbagai parpol. Potensi yang dimiliki PII inilah yang cukup menggoda untuk dijadikan komoditas politik. Apalagi ada beberapa Keluarga Besar alumni PII di dalam tim sukses masing-masing pasangan capres cawapres.

Bahkan pada tanggal 12-14 Juni 2009 yang lalu Perhimpunan Keluarga Besar PII yang diketuai oleh Tanri Abeng, mengadakan Rapimnas di Jakarta yang memutuskan mendukung salah satu pasangan capres cawapres. Hal ini sangat mempengaruhi image PII yang notobene organisasi independen.

Penentuan Sikap

Menurut sejarah memang PII pernah menjadi underbow sebuah partai politik yaitu Masyumi. Hal tersebut termaktub dalam Panca Cita, hasil Kongres Muslimin Indonesia yang diadakan 20-25 Desember 1949. Namun sekarang ini, dalam Anggaran Dasar pasal 3 dan Khittah Perjuangan PII disebutkan bahwa PII bersifat independen, tidak melibatkan diri pada partai politik dan politik praktis serta tidak menjadi bagian dari golongan atau organisasi politik manapun. Apapun isu yang berkembang dalam Rapat Pleno Nasional, sikap politik PII secara kelembagaan adalah independen dan itu harga mati. Sekalipun ada calon presiden yang dulu pernah aktif di PII. Oleh karena itu, Rapat Pleno Nasional ini sangat penting untuk menegaskan kembali bahwa sikap PII adalah independen.

Mengapa PII harus tetap independen? Selain karena hal tersebut sudah ada di konstitusi PII, alasan lainnya adalah untuk menunjukkan bahwa PII tidak ada dibeli oleh golongan politik manapun, sehingga tidak ada transaksional politik apapun. Idealitas inilah satu-satunya modal yang harus dipertahankan walaupun di PII tidak punya dukungan finansial yang kuat secara kelembagaan. Namun sejarah telah membuktikan dengan idealisme tersebut PII tetap eksis hingga sekarang. Seperti ketika PII menolak Asas Tunggal yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru. PII tetap pada sikapnya menolak Asas Tunggal, bahkan dari sinilah kader-kader militan terlahir dan mampu memberikan peran dalam pemerintahan sekarang.

Lalu muncul pertanyaan sikap politik apa yang akan diputuskan oleh PII? PII sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan ke-Islaman mempunyai sebuah tujuan yaitu Kesempurnaan Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Oleh karena itu, seharusnya sikap politik PII adalah memberikan kontrak politik kepada semua pasangan capres cawapres untuk berkomitmen dalam pendidikan. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang.

Isu-isu Pendidikan

Dalam kampanye pilpres 2009 ini, terjadi perbedaan yang signifikan terhadap kampanye pilpres 2004 terkait isu-isu pendidikan. Dalam kampanye pilpres kali ini lebih banyak mengangkat isu-isu ekonomi. Bahkan dalam sebuah debat Capres yang diadakan salah satu televisi swasta pada tanggal 15 Juni 2009, menurut permerhati pendidikan, Darmaningtyas, hanya berkutat masalah managerial pendidikan belum membahas tentang kebijakan pendidikan itu sendiri.

Melihat keadaan diatas, PII harus mampu mengambil peran dan membangun second opinion, dalam hal pendidikan. Masalah-masalah dalam pendidikan yang telah disampaikan PB PII saat peringatan hari Pendidikan 2 Mei 2009 antara lain mengenai Ujian Nasional, UU BHP, Pendidikan Gratis, Anggaran Pendidikan, Diskriminasi Pendidikan, Kualifikasi Menteri Pendidikan Nasional, dan Menolak Calon Presiden yang tidak peduli terhadap pendidikan.

Mengenai masalah Ujian Nasional, PB PII pada tanggal 15 Juni 2009 yang lalu pada harian Pelita, mendesak pemerintah untuk menghapuskan Ujian Nasional. Karena UN dinilai sudah tidak sesuai dengan tujuan semula, yakni meningkatkan kualitas lulusan. Pada saat yang bersamaan PB PII juga menyerukan kepada Presiden terpilih nantinya untuk benar-benar memilih Menteri Pendidikan Nasional yang benar-benar mengerti pendidikan.

Kontrak Politik

Dalam RPN nanti seharusnya ada keputusan terkait kontrak politik Capres Cawapres tentang pendidikan. Nantinya semua pasangan capres cawapres dimintai menandatangi kontrak politik tersebut. Sehingga dapat dilihat capres cawapres mana yang mempunyai komitmen terhadap pendidikan atau tidak. Kalau pun semua capres cawapres menandatangani kontrak politik tersebut berarti itu lebih baik, karena bisa dijadikan barang bukti untuk menagih janji mereka.

Adapun isi kontrak politik tersebut antara lain :

1. Menghapuskan Ujian Nasional dan tidak menjadikannya sebagai standar nasional kelulusan dengan merevisi PP no. 19 /2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Mencabut Undang Undang BHP

3. Merealisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN di luar gaji guru

4. Pendidikan yang dibiayai pemerintah atau gratis dari sekolah hingga perguruan tinggi terutama bagi warga yang tidak mampu

5. Tolak diskriminasi pendidikan

6. Memilih Mendiknas yang berkompeten di bidang pendidikan dan mampu menjadikan pendidikan sebagai proses integrasi sosial dan bangsa.

Keenam poin di atas cukup untuk melihat komitmen para capres cawapres terhadap pendidikan yang berpihak untuk rakyat.

- Adi Kiswanto , mahasiswa Unnes, Kabid Komunikasi Ummat PW PII Jawa Tengah.

SEMARANG, KOMPAS.com - Meningkatnya angka kelulusan siswa di Jawa Tengah pada tahun ini diduga karena soal ujian lebih mudah dibandingkan dengan soal tahun sebelumnya. Hasil itu jangan sekedar dijadikan alat pencitraan politis.

Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Thontowi Jauhari, di Semarang, Minggu (14/6).

“Angka kelulusan tahun ini tak sepenuhnya menjadi indikator kualitas pendidikan yang membaik, meskipun standar nilai dinaikkan,” ujar Thontowi.

Berdasarkan, pengamatan Komisi E DPRD Jateng di lapangan, lanjut Thontowi, sejumlah siswa dan guru mengakui soal UN tahun ini lebih mudah.

“Kisi-kisinya mungkin sejajar, tetapi mereka mengaku soal-soalnya lebih mudah,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Thontowi, para siswa juga mengakui soal UN masih lebih mudah dibandingkan dengan try out yang biasanya digelar oleh masing-masing sekolah sebanyak dua kali sebelum menempuh UN.

Thontowi berharap, hasil UN yang bagus jangan hanya sekedar dijadikan alat pencitraan politis saja, sehingga menjadi indikator pendidikan berhasil. Namun, dia juga mengakui, persiapan UN tahun ini lebih bagus.

Menurut Thontowi, kualitas pendidikan yang tercapai saat ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jateng, persentase kelulusan siswa SMA dan MA mencapai 95,55 persen dan SMK 94,36 persen. Sementara jumlah siswa yang lulus dari 166.983 siswa SMA/MA di Jateng, sebanyak 159.552 siswa, sedangkan siswa tidak lulus sebanyak 7.431 siswa atau sekitar 4,45 persen.

Dengan rincian itu, siswa SMA yang tidak lulus 4,40 persen, sedangkan siswa MA 4,50 persen. Hasil tersebut lebih baik dari tahun lalu, mengingat siswa yang tidak lulus mencapai 7,36 persen.

Sementara untuk SMK dari jumlah 130.146 siswa peserta UN, kelulusannya mencapai 94,36 persen atau sebanyak 122.806 siswa, sedangkan yang tidak lulus 7.340 siswa atau 5,64 persen. Sedangkan tahun 2008, jumlah siswa SMK yang tidak luluas mencapai 8,07 persen.

(http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/15/13062599/Diduga..Peningkatan.Hasil.UN.Karena.Soal.Ujiannya.Mudah.

Jakarta, Pelita

Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Mendesak Pemerintah untuk menghapuskan ujian nasional (UN). Pernyataan ini karena UN dinilai sudah tidak sesuai dengan tujuan semula, yakni meningkatkan kualitas lulusan.

Yang terjadi justru sebaliknya, banyak pelanggaran dilakukan siswa yang didukung para guru dan pihak sekolah dengan cara membocorkan kunci jawaban, kata Ketua PB PII, Zakaria, kemarin. PB PII juga menyerukan kepada Presiden terpilih nantinya untuk benar-benar memilih Menteri Pendidikan Nasional yang benar-benar mengerti pendidikan.

PB PII dalam pernyataannya ditandatangani Ketua PB PII, Zakaria dan Sekjennya, Ahmad Jojon Novandri mengungkapkan ujian Nasional sebagai parameter kelulusan siswa merupakan kebijakkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas para lulusan sekolah sehingga diharapkan dengan adanya Ujian Nasional para siswa Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

Namun, tujuan yang sangat baik tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran, yang dilakukan oleh para siswa didukung oleh guru dan pihak sekolah, pelanggaran tersebut dilakukan dengan membocorkan soal ataupun memberikan kunci jawaban kepada para siswa yang sedang mengikuti UN oleh para guru.

Dalam pernyataan itu dilansir bahwa dari tahun pertama pelaksanaan UN sudah bermasalah, banyak siswa yang berprestasi yang tidak lulus UN, ada siswa yang bunuh diri karena tidak lulus UN, walaupun masyarakat sudah mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah untuk membatalkan UN dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengabulkannya, tetapi karena ada proses kasasi maka sampai Sekarang belum ada kekuatan hukum yang tetap.

Kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan UN tetap terulang setiap tahunnya. Tahun ini dengan biaya Rp. 83 miliar dan dengan mengerahkan 1 juta lebih pengawas dan juga di pantau oleh tim pemantau independen dari perguruan tinggi dan asosiasi profesi., tetapi kenyataannya UN tidak luput dari kecurangan. Sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya Badan Standarisasi Pendidikan Nasional (BSPN) mengeluarkan keputusan untuk mengadakan UN susulan kepada beberapa sekolah seperti di Kendari, Cimahi, Ngawi. Secara psikologis siswa-siswa yang akan mengadakan UN susulan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sehingga akan tetap merugikan siswa.

Pengulangan kembali UN dibeberapa sekolah menunjukkan begitu buruknya sistem pelaksanaan UN. Tidak adanya proses perbaikan dalam pelaksanaan UN akan mengakibatkan sistem pendidikan Indonesia akan mengalami kemunduran dan akan melahirkan generasi bangsa yang tidak memiliki peradaban karena mereka tidak mendapat pendidikan yang layak. (dik)

(http://pelita.or.id/baca.php?id=72923)

Sabtu, 13 Juni 2009 - 20:02 wib

TEGAL - Tujuh pasang muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di sebelah timur kawasan objek wisata Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal, Jawa Tengah, dibekuk polisi.

Mereka digerebek jajaran Satsampata Polresta Tegal saat sedang berasyik masyuk di bilik-bilik bambu yang berada di sepanjang pantai tersebut, Sabtu (13/6/2009). Dari tujuh pasang itu, sembilan orang di antaranya merupakan pelajar SMA yang baru merayakan kelulusan UN 2009.

Kabag Bina Mitra Polresta Tegal, Kompol Siswoyo mengatakan tujuh pasangan mesum itu digerebek saat sedang berasyik masyuk di bilik-bilik bambu yang berjejer di sepanjang pantai tepatnya sebelah timur kawasan wisata PAI.

Dari tujuh pasangan mesum itu, tiga di antaranya merupakan pasangan pelajar, dua pasangan dari pelajar dan masyarakat biasa. “Kita dapat laporan dari masyarakat bahwa ada pelajar yang tengah berbuat mesum. Laporan ini langsung kita tindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan. Kita juga temukan barang bukti berupa pakaian  dalam,” katanya di Tegal.

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan sembilan pelajar itu berasal dari sejumlah SMA ternama yang ada di tiga daerah, yakni Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes. “Para pelajar ini tidak hanya berasal dari Tegal saja, tapi ada juga yang dari Brebes dan Kabupaten Tegal,” ujarnya.

Siswoyo menjelaskan, para pelajar itu tidak ditahan. Mereka hanya diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. “Mereka hanya kita beri pembinaan saja,” katanya. (Kastolani/Koran SI/ful)0kezone.com

INILAH.COM, Surabaya - 15.078 Dari 316.039 pelajar (4,77%) Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Jawa Timur yang mengikuti Ujian Nasional pada 20-24 April lalu, dinyatakan tidak lulus.

“Jumlah pelajar SMA/MA yang tidak lulus meningkat karena Tahun Ajaran 2007/2008 tercatat 3,07% yang tidak lulus. Tapi Tahun Ajaran 2008/2009 justru 4,38%,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Suwanto di Surabaya, Sabtu (13/6).

Dia mengatakan jumlah pelajar SMK di Jatim yang tidak lulus juga meningkat dari 3,12% (2007/2008) menjadi 5,48%.

“Kami belum tahu penyebab ketidaklulusan itu, tapi jangan mencari kambing hitam. Fakta yang ada hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi dinas pendidikan, sekolah, kepala sekolah, guru, dan orangtua,” tuturnya.

Secara rinci, peserta UN dari SMA jurusan IPA berjumlah 69.047 pelajar dengan 1.636 pelajar di antaranya tidak lulus atau 2,37%.

Untuk peserta UN dari SMA jurusan IPS berjumlah 73.353 pelajar dengan 3.401 pelajar di antaranya tidak lulus atau 4,64%, sedangkan peserta UN dari SMA jurusan Bahasa berjumlah 3.316 pelajar dengan 224 pelajar di antaranya tidak lulus atau 6,75%.

Jadi, jumlah keseluruhan pelajar SMA dari berbagai jurusan yang mengikuti UN adalah 145.716 pelajar dengan 5.261 pelajar di antaranya tidak lulus atau 3,61%.

Sementara itu, peserta UN dari MA jurusan IPA berjumlah 14.774 pelajar dengan 648 pelajar di antaranya tidak lulus atau 4,38%.

Untuk peserta UN dari MA jurusan IPS berjumlah 39.295 pelajar dengan 2.753 pelajar di antaranya tidak lulus atau 7,00%, sedangkan peserta UN dari MA jurusan Bahasa berjumlah 3.692 pelajar dengan 242 pelajar di antaranya tidak lulus atau 6,55%.

Jumlah keseluruhan pelajar MA dari berbagai jurusan yang mengikuti UN adalah 57.761 pelajar dengan 3.643 pelajar di antaranya tidak lulus atau 6,3%.

Menurut dia, jumlah keseluruhan pelajar SMA dan MA yang tidak lulus mencapai 4,38%. Jumlah ketidaklulusan itu meningkat dibanding tahun ajaran sebelumnya (3,07%).

Jumlah peserta UN dari kalangan SMK mencapai 112.562 pelajar dengan 6.174 pelajar di antaranya tidak lulus atau 5,48%. Jumlah ketidaklulusan itu pun meningkat dibanding tahun ajaran sebelumnya (3,12%).

Ia menambahkan hasil kelulusan pelajar SMA/MA/SMK se-Jatim itu akan diumumkan secara serentak pada Senin (15/4).

“Teknis pengumuman terserah kepada kepala sekolah masing-masing, asalkan berkoordinasi dengan aparat terkait,” pungkas Suwanto. [beritajatim.com/ana]

Ilmu amat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Demikian pula mereka yang mengajarkan dan menebarkan ilmu

Hidayatullah.com—Tiap bulan lahir ratusan doktor dan kaum professional di dunia dari rahim dunia pendidikan. Namun berapa banyak murid yang menghormati guru-guru mereka?.  Saat ini, era di mana sikap santun dan hormat  yang telah menipis bagi banyak orang untuk menghormati jasa guru. Tak sedikit orang cerdik pandai lahir ke dunia namun mereka lupa seolah-olah kepandaian dan kekayaan ilmunya seolah jadi dengan sendirinya tanpa sentuhan dan doa para guru-guru mereka yang mengajarkan secara ikhlas.

Padahal Islam sangat juga menganjurkan agar umatnya memberikan pengormatan kepada para ulama dan guru-guru mereka.

Begitu pentingnya sikap dan penghormatan terhadap para guru-guru bagi para pencari ilmu (murid), maka di dunia pesantren diajarkan kitab Ta’lim Muta’allim.  Dalam kitab ini diajarkant bagaimana cara menghormati guru antara lain disebutkan; tidak boleh berjalan di depan gurunya, tidak duduk di tempat yang diduduki gurunya, bila dihadapan gurunya tidak memulai pembicaraan –bahkan mencari ilmu lain– kecuali atas izinnya.Intinya, sang murid haruslah mencari keridhoaan dari gurunya. Itulah salah satu diantara adab dan kesopanan antara murid dan guru dalam khasanah Islam.

Diriwayatkan oleh Imam At Thabrani, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam (SAW) bersabda: “Pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta tawadhu’lah kepada orang yang mengajarimu.”

Ilmu tidak akan bisa diperoleh secara sempurna kecuali dengan diiringi sifat tawadhu’ si murid terhadap gurunya, karena keridhaan guru terhadap murid akan membantu proses penyerapan ilmu. Sehingga Imam Al Munawi di Faidh Al Qadir (3/253) dalam mensyarh hadits di atas menyatakan bahwa tawadhu’ murid terhadap guru merupakan cermin ketinggian kemulyaan si murid.

Tunduknya kepada guru justru merupakan izzah dan kehormatan baginya. Perilaku para sahabat, yang memperoleh pendidikan langsung dari Rasulullah SAW layak untuk dijadikan suri tauladan.  Ibnu Abbas, sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah mempersilahkan Zain Bin Tsabit, untuk naik di atas kendaraannya, sedangkan ia sendiri yang menuntunnya.

“Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami”, ucap Ibnu Abbas. Zaid Bin Tsabit sendiri mencium tangan Ibnu Abbas. “Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahli bait Rasulullah,” balas Zaid.

Imam Al Munawi juga menjelaskan, bahwa As Sulaimi pernah menceritakan pengormatan orang-orang terdahulu terhadap ulama mereka. Pada zamannya, orang-orang tidak akan bertanya sesuatu kepada Said bin Musayyab, faqih tabi’in, kecuali meminta izin terlebih dahulu, seperti layaknya seseorang yang sedang berhadapan dengan khalifah.

Rupanya, sifat ini juga “menurun” kepada para ulama. Tengoklah bagaimana rasa hormat Imam Abu Hanifah kepada guru beliau. “Aku tidak pernah shalat setelah guruku, Hammad, wafat, kecuali aku memintakan ampun untuknya dan untuk orang tuaku”. Rupanya perbuatan  ini “menurun” juga kepada Abu Yusuf. Murid Abu Hanifah, ia selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Manaqib Al Imam Abu Hanifah, oleh Al Muwaffiq Al Khawarizmi (2/7).

Pengormatan Imam As Syaf’i kepada guru beliau Imam Malik, juga bisa kita ambil pelajaran. “Di hadapan Malik aku membuka lembaran-lembaran dengan sangat hati-hati, agar jatuhnya lembaran kertas itu tidak terdengar”. Rabi’, murid Imam As Syafi’i juga tidak ingin gurunya itu melihatnya ketika sedang minum, sebagaimana diebutkan Al Munawi dalam Faidh Al Qadir (3/352)

Dalam Tarikh Al Baghdadi (2/62,66) disebutkan, Abdullah, putra dari Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya. “Syafi’i itu seperti apa orangnya, hingga aku melihat ayah benyak mendoakannya?”. “Wahai anakku, Syafi’i seperti matahai bagi dunia..”, jawab Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana disebutkan beberapa riwayat, bahwa selama tiga puluh tahun Imam Ahmad mendoakan dan memintakan ampunan untuk guru beliau Imam As Syafi’i.

Dengan guru beliau yang lain pun demikian. Imam Ahmad pernah berguru juga kepada Husyaim bin Bashir Al Wasithi selama lima tahun. ”Aku tidak pernah bertanya kepadanya, kecuali dua masalah saja karena rasa hormat.” Kisah ini disebutkan dalam Al ’Ilal fi Ma’rifati Ar Rijal (1/145).

Sikap hormat dan tawadhu’mereka kapada para guru amat tinggi, bahkan dalam berdoa sendiri mereka mendahulukan para guru, baru kemudian orang tua. Kenapa dimikian? Imam Al Ghazali menjelaskannya dalam Al Ikhya’ (1/55). ”Hak para guru lebih besar daripada hak orang tua. Orang tua merupakan sebab kehadiran manusia di dunia fana, sedangkan guru bermanfaat bagi manusia untuk mengarungi kehidupan kekal. Kalaulah bukan karena jeri payah guru, maka usaha orang tua akan sia-sia dan tid bermanfaat. Karena para guru yang memberikan manusia bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal”.

Saat ini, adab yang dicontohkan para ulama salaf ini sudah hampir pupus karena terkikis oleh kebodohan, sehingga tidaklah heran jika ada pencari Ilmu yang mencela gurunya sendiri, dikarenakan berbeda pendapat dalam masalah furu’. Sejauh apapun perbedaan kita, guru tetaplah guru. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan yang seperti ini.  [tho/www.hidayatullah.com]
Last Updated ( Tuesday, 26 May 2009 00:12 )

Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) dipenjara. Justru dipenjara ia mendakwahkan Islam di setiap kamar. Banyak tahanan masuk Islam

Hidayatullah.com—Inilah untungnya jika aparat memenjarakan juru dakwah. Bukan menyurutkan nyalinya, justru membuat semarak agama di penjara. Seperti kisah Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Kota Depok, Insan LS Mokoginta, yang kini di penjara Bolaang Mongondow.

Ceritanya, Ustad Insan, yang selama ini dikenal sebagai dai sekaligus kristolog itu Mokoginta divonis 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bolaang Mongondow, Manado. Pengadilan menolak bandingnya.

Gara-garanya sepele saja, dia dianggap bekampanye di masjid. Kejadian itu berlangsung awal tahun lalu ketika ia bersama aktivis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hakimudin mengadakan Kajian Kristologi dan Pengobatan Islami (Islamic Healing Center).

Selama dipenjara, ia tidak menyiakan-nyiakan waktunya. Keahliannya di bidang kristologi ia sampaikan ke teman-teman sekamarnya. Tiap hari ia berdakwah di kamar dan di masjid rumah tahanan. Mungkin, karena yang berdakwah sesama tahanan, maka seruannya masuk ke hati mereka.

“Kini alhamdulillah sudah masuk Islam 8 orang. Insya Allah saya akan jadikan buku pengalaman dakwah di penjara ini,” jelasnya saat dihubungi www.hidayatullah.com.

Bahkan menurut lelaki asli Sulawesi Utara  yang sudah lama tinggal di Depok ini, kader-kader muallafnya sudah bisa berdakwah. “Insya Allah sepeninggal saya dari penjara, kader-kader gereja yang telah menjadi Muslim akan terus berdakwah di ruang penjara,”tuturnya.

Karena banyaknya muallaf, beberapa pendeta di Bolaang Mongondow gusar.  Mereka memanggil beberapa muallaf yang telah mantap ber Islam.  “Para muallaf itu dengan tegar menghadapi para pendeta itu dan menyatakan keyakinannya bahwa mereka telah mantap ber Islam dengan akal pikirannya,”jelas Pak Insan yang telah tinggal di kamar jeruji sekitar tiga bulan.

Insan Mokoginta, dikenal sangat aktif berdakwah. Meski kini umurnya sudah lebih dari 60 tahun, semangat dakwahnya mungkin mengalahkan anak-anak muda. Hampir tiap hari, bila kita menemui di rumahnya, seringkali ia duduk manis di kursi membuka-buka Al-Quran. Ia sudah menerbitkan  lebih dari 10 buah.

”Ada seorang pendeta yang masuk Islam, kemudian kehilangan gajinya dari gereja. Maka kita carikan nafkah untuknya,”terangnya suatu ketika kepada hidayatullah.com.

”Harusnya Pak Insan lebih lama tinggal di penjara, agar muallaf makin banyak di sana,” komentar KH Syuhada Bahri Ketua DDII Pusat sambil tertawa. Pak Insan sebenarnya berat hati meninggalkan kamar tahanannya, tapi anak-anak dan istrinya menunggu. Ia dan dai-dai Dewan Da’wah berjanji akan secara periodik datang ke rumah tahanan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Kini, Insan sedang menunggu waktu pembebasannya.  “Insya Allah seminggu lagi saya bebas,”ungkapnya kepada hidayatullah.com. [nh/www.hidayatullah.com]

JANTHO - Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD-PII) Aceh Besar, Senin 8/6) menggelar seminar pendidikan tingkat SMU se-Aceh Besar. Acara yang berlangsung di Aula BPKB Lubok itu turut dihadiri oleh keluarga besar PII Aceh yang diwakili Amiruddin Daroy, serta Setda Aceh Besar, Zulkifli Ahmad. Ketua pelaksanaan kegiatan, Mualim dalam sambutannya pada acara terebut mengatakan, peserta yang mengikuti seminar tersebut seluruhnya berjumlah 150 orang. Semua peserta tersebut merupakan calon mahasiswa yang akan melanjutkan pentidikannya di Perguruan Tinggi (PT).

Amiruddin Daroy pada acara tersebut mengatakan, ke depan PII harus menjalankan program-program yang bersifat positif bagi masyarakat, sehingga bisa melahirkan bibit-bibit yang manpu berkiprah di dalam masyarakat. Kegiatan yang memberi dukungan terhadap Pemkab Aceh Besar dalam meningkatkan mutu pendidikan itu menghadirkan narasumber, Dr Mustanir M.Sc Dekan FMIPA Unsyiah yang juga menjabat sebagai ketua MPD Aceh Besar. Dalam acara tersebut juga menghadirkan narasumber dari ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Yogyakarta (Himapasay), Al Munzir As-Salami S.Pd.(tz) (www.serambinews.com/news/pii-aceh-besar-gelar-seminar-pendidikan

SIARAN PERS
PENGURUS BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA (PB PII)
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

Ujian Nasional (UN) sebagai parameter kelulusan siswa merupakan kebijakkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas para lulusan sekolah sehingga diharapkan dengan adanya Ujian Nasional para siswa Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

Tujuan yang sangat baik tersebut ternyata tidk sesuai dengan kenyataannya, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh para siswa didukung oleh guru dan pihak sekolah, pelanggaran tersebut dilakukan dengan membocorkan soal ataupun memberikan kunci jawaban kepada para siswa yang sedang mengikuti UN oleh para guru.

Dari tahun pertama pelaksanaan UN sudah bermasalah, banyak siswa yang berprestasi yang tidak lulus UN, ada siswa yang bunuh diri karena tidak lulus UN, walaupun masyarakat sudah mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah untuk membatalkan UN dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengabulkannya, tetapi karena ada proses kasasi maka sampai Sekarang belum ada kekuatan hukum yang tetap.

Kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan UN tetap terulang setiap tahunnya. Tahun ini dengan biaya Rp. 83 miliar dan dengan mengerahkan 1 juta lebih pengawas dan juga di pantau oleh tim pemantau independen dari perguruan tinggi dan asosiasi profesi., tetapi kenyataannya UN tidak luput dari kecurangan. Sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya Badan Standarisasi Pendidikan Nasional (BSPN) mengeluarkan keputusan untuk mengadakan UN susulan kepada beberapa sekolah seperti di Kendari, Cimahi, Ngawi. Secara psikologis siswa-siswa yang akan mengadakan UN susulan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sehingga akan tetap merugikan siswa.

Pengulangan kembali UN dibeberapa sekolah menunjukkan begitu buruknya sistem pelaksanaan UN. Tidak adanya proses perbaikan dalam pelaksanaan UN akan mengakibatkan sistem pendidikan Indonesia akan mengalami kemunduran dan akan melahirkan generasi bangsa yang tidak memiliki peradaban karena mereka tidak mendapat pendidikan yang layak.

Melihat realita ini, Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII), menyatakan sikap :
1.    Mendesak Pemerintah untuk menghapuskan UN.
2.    Menyerukan kepada Presiden terpilih nantinya untuk benar-benar             memilih Menteri Pendidikan Nasional yang benar-benar mengerti pendidikan.

Demikianlah siaran pers ini kami buat sebagai wujud kepedulian kami terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Semoga Allah SWT selalu bersama kita.

Jakarta, 16 Jumadil Akhir 1430 H
10 J u n i                 2009 M

PENGURUS BESAR
PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)
Periode 2008 – 2010

ZAKARIA AHMAD JOJON NOVANDRI
Ketua     Sekretaris Jenderal

Omong kosong bisa membiayai belanja tanpa utang jika penerimaan pajak tidak naik.

PERNYATAAN sejumlah pengamat dan LSM bahwa dana bantuan langsung tunai (BLT) diambilkan dari utang luar negeri ternyata benar.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengkonfirmasi hal itu, kemarin.

Seusai menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 kepada DPR, Anwar menyebutkan bahwa peningkatan penerimaan pajak merupakan satu-satunya jalan untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Penerimaan pajak yang belum maksimal juga mengakibatkan alutsista TNI tidak bisa diperbarui.

“BLT saja kita masih dari utang, bagaimana kita mau beli senjata dan kapal perang. Satu-satunya jalan adalah dengan pajak. Potensi penerimaan pajak kita besar karena kita tidak miskin seperti Somalia yang hanya punya gurun pasir,” kata Anwar.

Pada 2008, pemerintah menggelontorkan Rp14,1 triliun untuk program BLT selama tujuh bulan. Dana itu dibagikan kepada 19,1 juta kepala keluarga (KK) dengan jumlah bantuan Rp100 ribu per KK setiap bulan.

Pada kampanye pemilu legislatif lalu, program BLT menjadi andalan Partai Demokrat untuk mendulang suara. Keberhasilan BLT dianggap sebagai sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat, dalam menjalankan pemerintahan prorakyat.

Dalam sebuah kampanyenya Maret lalu SBY membantah bahwa BLT dibiayai dengan dana utang. “Tidak benar BLT itu menghambur-hamburkan uang negara.

Bukan pula dengan jual aset, bukan dengan privatisasi.

Salah kalau mengatakan BLT dari utang.” Kendati membantah BLT dari utang, Kementerian Koordinator Bidang Kesra mengakui bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dibiayai dari utang Bank Dunia. Padahal, BLT termasuk kelompok (cluster) pertama PNPM.

Menurut Anwar Nasution, omong kosong bisa membiayai belanja tanpa utang jika penerimaan pajak tidak naik. Apalagi, saat ini potensi ekspor turun karena krisis ekonomi global. “Akan semakin banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini akan menambah beban BLT, padahal BLT pun dengan utang.” Masalahnya, strategi utang pun berubah menjadi sangat memberatkan. Pada saat Orde Baru, utang luar negeri dilakukan dengan meminjam secara langsung dari kreditur, seperti CGI dan IMF, dengan persyaratan lunak dan bunga hanya 4%-6%. Kini, strategi utang berubah menjadi melalui pasar dengan menerbitkan surat utang negara yang bunganya mencapai 12%-13%.

Ketua Divisi Jaringan dan Kampanye Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia (INFID) Wahyu Susilo menilai program-program penanggulangan kemiskinan tidak maksimal.

Dengan banyaknya program dan dana penanggulangan kemiskinan, lanjut Wahyu, seharusnya angka kemiskinan bisa turun antara 5%-6%. “Faktanya, kemiskinan hanya turun sekitar 1%. Padahal, beban utang kita hingga 2014 makin berat karena banyak utang jatuh tempo. Ini akan mengancam target pembangunan milenium pada 2015.”

(Media Indonesia, Rabu 10 Juni 2009)
URL
tupani@mediaindonesia.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap ke depan sekolah bertaraf internasional bisa mandiri, mulai dari pendanaan hingga peningkatan mutu tenaga pendidikan.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Suyanto di sela acara Simposium English Bilingual Education, Selasa (9/6).

Saat ini, Suyanto mengatakan, terdapat sekitar 1.000 rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI), mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Indonesia.

Sekolah-sekolah rintisan tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah antara Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per tahun. Jumlah yang diterima berbeda setiap sekolah sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Namun, sekolah rintisan nantinya harus berkembang menjadi sekolah bertaraf internasional. Dengan kondisi yang ada, pemerintah mengizinkan sekolah-sekolah itu menerapkan iuran sekolah.

Pengembangan bilingual

Salah satu tantangan yang dihadapi rintisan sekolah bertaraf internasional di Indonesia ialah pengajaran mata pelajaran dengan bilingual atau dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Bilingual diterapkan sejak tahun 2006. Dari uji coba terhadap 450 sekolah, kini tersaring 112 sekolah yang kemudian ditetapkan sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional.

Education Advisor dari British Council Itje Chodidjah mengatakan, berdasarkan hasil penelitian, murid yang belajar dengan bilingual butuh waktu dua tahun untuk mengembangkan kefasihan berbahasa Inggris komunikasi dan butuh tujuh tahun untuk fasih berbahasa Inggris dalam mempelajari mata pelajaran tertentu.

”Ambil contoh, belajar Fisika dalam bahasa Indonesia saja masih sulit bagi sebagian anak, terlebih lagi jika disampaikan dalam bahasa Inggris,” ujarnya.

Hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran dengan menggunakan bilingual ialah keseimbangan antara penguasaan pedagogik dan materi mata pelajaran serta keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Regional Project Manager Access English Christian Duncumb mengungkapkan, persoalan lainnya ialah kekhawatiran orangtua bahwa anak akan kehilangan penguasaan bahasa aslinya, nilai-nilai dan jati diri. Namun, pada dasarnya tidak ada keinginan untuk menggantikan bahasa pertama anak dengan diterapkannya bilingual. ”Bahasa Inggris tidak menggantikan bahasa nasional atau bahasa pertama anak,” kata Duncumb

sumber : kompas, rabu 10 juni 2009

Sumber : Kompas rabu 10 Juni 2009

Perampok Masuk Toko, eh…Masuk Islam

Seorang perampok tersentuh hatinya dan mengatakan akan menjadi Islam ketika penjaga toko yang seorang Muslim merasa kasihan pada diri perampok tersebut. Muhammad Suhail seorang penjaga toko di New York, mendapat pujian masyarakat atas sikapnya terhadap perampok yang akan merampok tokonya. Perampok tersebut terkesan dan merasa terharu atas sikap belas kasih yang dilakukan Suhail pada dirinya.

Peristiwa tersebut terjadi sewaktu ia akan menutup tokonya setelah larut malam namun kamera pengawas yang ada ditokonya memperlihatkan ada seorang laki-laki yang datang menggunakan stik baseball menggunakan penutup muka dan kemudian mendekat ke dirinya kemudian memaksa ia menyerahkan uang.

Ketika Suhail berhasil mengambil senapan yang ia simpan dibawah meja konter tokonya, perampok yang menggunakan penutup muka itu langsung drop dan roboh menangis sambil berkata dia merampok hanya ingin memberi makan keluarganya yang kelaparan.

“Tolong jangan panggil polisi, saya tidak punya uang dan makanan di rumah saya,” katanya kepada Suhail.

“Dia menangis tersedu-sedu seperti seorang bayi,” kata Suhail menambahkan.

Suhail akhirnya trenyuh mendengar tangisan dan pengakuan jujur dari perampok tersebut, ia kemudian menawarkan uang 40 dollar dan sedikit roti kepada perampok itu, namun hanya setelah perampok itu mau berjanji tidak pernah lagi akan merampok.

“Ketika ia menerima uang 40 dollar dari saya, ia sangat takjub.”

Perampok itu terperanjat atas uang yang ia terima kemudian ia mengatakan kepada Suhail bahwa dia mau menjadi seorang Muslim seperti Suhail.

Suhail mengatakan dia kemudian berpura-pura mengIslamkan perampok tersebut dan kemudian Suhail menjabat tangan si perampok.

Penuh belas kasih

Muhammad Suhail Suhail yang pindah ke AS dari Pakistan 20 tahun yang lalu,mengatakan bahwa ia tahu bagaimana rasanya tidak memiliki uang di AS.

Kesusahannya semasa ia tidak memiliki uang, menjadikan ia bersimpati terhadap pengakuan jujur perampok itu.

“Rasanya terlalu buruk untuk setiap orang dalam kondisi perekonomian seperti saat sekarang ini.”

Suhail mengatakan bahwa kemungkinan polisi masih mencari tersangka perampok tersebut, namun ia sudah mengiklaskan semuanya dan tidak berusaha untuk menuntut si perampok.

Bagi yang mengenali Suhail, sikap welas asihnya kepada perampok, bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan.

“Bahkan ketika saya tidak punya uang untuk membeli sebungkus rokok, Suhail malah mengatakan “Silahkan, ambil saja,” kata Prudence Ferrante, yang bekerja di sebuah toko karpet dekat toko Suhail - kepada surat kabar Newsday Daily - yang pertama kali melihat kejadian perampokan itu dari rekaman kamera video di toko Suhail.

“Sebagian orang mempunyai perasaan, sebagian lagi tidak,” ujar Ferrante.

“Tapi saya tahu Suhail adalah orang yang memiliki perasaan.”

Sean Henry seorang pelanggan mengatakan bahwa Suhail dikenal sebagai manusia yang sangat peduli dan perhatian di masyarakat serta selalu tersenyum.

“Saya tidak melihat satu pun yang buruk dari dirinya.”
(sumber: www.dakta.com)