PII – Pelajar Islam Indonesia

Peran Pemuda dan Mahasiswa pada tahun 1998 telah mampu mendobrak kejumudan demokrasi Indonesia selama 32 tahun, yang kemudian mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang demokrasi baru, yaitu melalui Pemilihan Umum (PEMILU) pada tahun 1999 dan tahun 2004. Dunia luar banyak memuji Indonesia, dengan memberikan penilaian positif atas PEMILU yang dilaksanakan pasca Reformasi tersebut.

Namun, jelang usia Reformasi yang tengah beranjak 11 tahun, perubahan signifikan belum banyak terjadi pada hari ini. Potret masyarakat urban, yang hidup di perempatan jalan, emperan – emperan pertokoan, dan kolong – kolong jembatan ditampilkan secara telanjang oleh media massa.

Beberapa pengamat mengatakan, jika dilihat dari indikator kesejahteraan maka Indonesia tidak memiliki prestasi yang dapat dibanggakan. Mulai dari pendapatan rakyat yang rata – rata rendah, tingkat pendidikan rendah, tingkat kesehatan rendah, moralitas rendah, dan lain sebagainya. Secara ekonomi, beban yang harus ditanggung oleh bangsa ini sangatlah berat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 menyebutkan sedikitnya 37,17 juta rakyat Indonesia berada dalam garis kemiskinan.

Di tahun satu abad Kebangkitan Nasional, kesenjangan sosial – ekonomi pun semakin terlihat jelas. Tidak kurang dari 150 orang terkaya Indonesia menguasai aset sebesar Rp. 419 trilliun, dan 81 % Produk Domestik Bruto yang terkonsentrasi di Jawa dan Bali saja.

Ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan luar negeri semakin tinggi, sehingga Indonesia merupakan negara yang terjerumus dalam perangkap hutang. Bahkan, kabarnya bayi yang terlahir sebagai Warga Negara Indonesia pun telah mewarisi hutang sebanyak Rp. 1 juta.

Apa yang salah dari bangsa ini…? Bukankah cita – cita besar bangsa ini telah tertuang dalam amanah Undang – Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita – cita ini diikat oleh satu pemahaman yang telah disepakati oleh founding fathers bangsa, yaitu prinsip bernegara hendaknya ditopang melalui Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artinya, prinsip – prinsip bernegara ditegakkan atas nilai moralitas, persamaan derajat, kepentingan nasional, musyawarah, dan persamaan dalam hukum. Namun, mengapa persoalan kebobrokan moral justru tergambar jelas dalam kehidupan Bangsa mulai pejabat pemerintah sampai kepada anak – anak bangsa negeri ini yang tengah bersekolah. Persamaan derajat, nyatanya tidak terjadi dengan adanya jurang pemisah yang teramat jauh antara yang kaya dengan yang miskin, antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat desa, antara elit dengan rakyatnya. Pemekaran daerah tidak lagi dipandang sebagai wujud persatuan nasional, yang akan memberi kebermanfaatan bagi masyarakat, namun hanya menjadi kepentingan elit dalam mengejar kekuasaan. Musyawarah, tidak lagi ditegakkan, karena kekerasan dari tingkat elit dalam mengambil keputusan sampai kepada masyarakat dalam mempertahankan hidupnya tengah menjamur dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan social, nyatanya menjadi satu hal yang utopis dalam penegakan hukum, antara si elit dengan si maling ayam.

Satu dasawarsa Reformasi, kiranya dapat memberikan kita untuk melakukan perenungan terhadap arah perjalanan bangsa ini. Dan inilah yang semestinya dilakukan oleh Pemuda dan Mahasiswa untuk menemukan kembali hakekat cita – cita besar bangsa Indonesia. Sudah saatnya seluruh komponen bangsa untuk menafsirkan kembali amanah dan prinsip kebangsaan yang dituangkan dalam UUD 1945 dalam konteks global hari ini.

PEMILU 2009

PEMILU 2009 dipandang oleh banyak pengamat politik sebagai PEMILU yang cukup mahal. Pemerintah telah menganggarkan dana sebanyak 20 triliun rupiah untuk membiayai ‘Pesta Demokrasi’, dan ini pun tidak menjamin yang terpilih, nantinya akan mampu mengubah keadaan masyarakat.

AC Nielsen pada tahun 2008 memonitor iklan kampanye yang dilaksanakan oleh para caleg & calon eksekutif, yang dipasang di 11 televisi Nasional, 8 TV local, 93 surat kabar, serta 151 majalah dan tabloid, dengan hasil yang mengejutkan yaitu total belanja iklan 2008 tercatat 41,7 Triliun, dan itu belum sampai kepada kampanye pada 2009.

Oleh karena itu, demokrasi kita yang cukup mahal ini perlu didudukkan secara proporsional agar tidak menjadi sangat mubazir, yaitu sampai kepada menimbulkan masalah & gejolak dimasyarakat. Hal ini tentunya sangat ironis apabila kita menghadapkan dengan realitas masyarakat kita hari ini, yang sedang susah dalam menghadapi masalah kehidupannya, mulai dari kemiskinan, bahan pokok yang beranjak naik, PHK yang diakibatkan krisis global, lapangan kerja yang sulit, dll, padahal banyak harapan yang digantungkan masyarakat pada PEMILU di 2009 ini.

Revrisond Bazwir mengungkapkan bahwa Indonesia menganut sistem ‘demokrasi liberal’ yang pada subtansinya tidak memiliki kaitan dangan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa pesta demokrasi lebih merepresentasikan kepentingan pemodal. Indikasi sederhana adalah biaya kampanye yang menembus kisaran angka yang cukup fantastis. Sebagai contoh terungkap data pengeluaran biaya kampanye yang dilakukan oleh 7 partai, yaitu 1. Partai GERINDRA angka 46,782 miliiar, 2. Partai Demokrat 36,121 miliar, 3. Partai Golkar 18,873 miliar, 4.PKS 4,886 miliar, 5.PPP 3,294 Miliar, 6. PAN 1.529 miliar, 7. Partai Hanura 1.432 miliar.

Masih menurut Revrisond, jelas bahwa masyarakat sebenarnya tidak akan diuntungkan, justru dirugikan. Hal ini karena PEMILU hanya dijadikan alat kaum pemodal untuk mencapai kekuasaan dan mengendalikannya.

Besarnya modal yang dikeluarkan oleh para kontestan PEMILU 2009, menyebabkan hal ini juga mengindikasi penggunaan ‘money politic’. Dan ini seolah menjadi hal yang lazim dalam demokrasi kita, ditengah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyatnya. Beberapa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang telah dilangsungkan, dapat membuktikan bahwa money politic merupakan instrumen yang tidak boleh tidak ketinggalan dalam penyelenggaran pemilihan.

Sebagai agenda 5 tahunan, PEMILU 2009 memiliki sebuah nuansa sendiri. Hal ini terutama bagi Partai Politik kontestan PEMILU 2009, mulai dari berubahnya peraturan yang menjadi rule of the game yang memenangkan suara terbanyak pada pemilihan legislatif, dan bukan berdasarkan nomor urut. Hal ini tentu saja mengindikasi bahwa persaingan antara Calon Legilatif (Caleg), tidak hanya akan terjadi dalam internal satu Partai Politik saja.

Realitas pencalegan akan memunculkan, pertentangan antara caleg populis dengan caleg yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi struktur partai dan cara pandang partai dalam dinamika politik kontemporer.

PEMILU 2009 memang memiliki resistensi konflik yang cukup besar, mulai dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang baru-baru ini menjadi masalah, sampai muncul isu untuk diundurnya PEMILU. Hal ini merupakan bibit konflik yang pada saatnya nanti akan mencuat. Dan kalaupun tidak diselesaikan dengan baik, hal ini akan menjadi masalah besar setelah penyelanggaraan PEMILU kali ini.

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa persoalan sebagai berikut:

1. PEMILU 2009 menjadi pertaruhan bagi masyarakat untuk percaya kepada siapapun, agar yang terpilih nantinya dapat membawa angin segar dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengingat cost politik yang begitu besar, maka sudah Seharusnya memberikan dasar kepada masyarakat kita bahwa inilah pembuktian yang akan mengantarkan demokrasi kita kepada kesejahteraan. Sehingga pilihan itu, harusnya menjadi pilihan sadar dari masyarakat kita, dan bukan karena iming – iming harapan yang kosong belaka, ataupun sekedar berharap money politic.

2. Sikap skeptis dan pesimis dari sebagian masyarakat yang melihat PEMILU 2009, akan menjadi penambah dari angka GOLPUT. Dan hal ini direpresentasikan oleh Pemuda sebagai pemilih pemula yang mempunyai jumlah pemilih signifikan pada PEMILU kali ini.

3. PEMILU 2009 yang resisten terhadap konflik, tidak hanya antar partai namun juga internal partai politik. Belum lagi juga kepentingan suku, ras, agama, hingga kepentingan petinggi TNI yang tentunya menjadi bumbu pelengkap dalam penyelenggaraan PEMILU kali ini.

4. Suksesnya PEMILU 2009 bukan hanya dilihat dari terselenggaranya teknis penyelenggaraan PEMILU, atau pergantian kepemimpinan nasional. Namun, lebih dari itu adalah harapan terhadap arah perubahan bangsa ini menuju taraf kehidupan yang lebih baik.

PEMUDA sebagai Komponen Politik

Dalam perjalanan politiknya, rasanya kita tidak pernah menemukan satu catatan, bahwa gerakan pemuda adalah gerakan pilihan politik secara praktis. Ia lebih merepresentasikan gerakan moral, yang menjadi polisi dalam mengawal cita – cita kebangsaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Mengutip Pramudya Ananta Toer bahwa pemuda bukan hanya sekedar umur, tapi juga Gagasan, yakni Progresif, Radikal & Militansi yang kuat, sehingga ia mampu menjadi motor serta lokomotif dari perubahan yang akan diusung.

Sengat perubahan harus menjadi nafas yang mengilhami gerakan muda, kalau kita bicara mengenai PEMILU 2009. Ruang – ruang pragmatisme harus ditutup rapat – rapat dalam jiwa pemuda, idealisme sudah seharusnya kembali dibentangkan. Sehingga pemuda tidak masuk dalam gelanggang politik tawar – menawar, yang cenderung pragmatis. Oleh karenanya penting bagi pemuda untuk:

1. Menemukan kembali agenda perjuangan sebagai penjaga idealisme gerakan, sebagaimana dulu pernah dicetuskan dalam beberapa agenda yang tercatat dalam sejarah bangsa, yaitu Sumpah Pemuda 1928, Pancasila & UUD 1945, Tritura 1966, dan terkini agenda Reformasi 1998. Sudah seharusnya hal ini dihamparkan kembali dihadapan pemuda, untuk dikaji dan dievaluasi. Hal ini diharapkan agar pemuda tidak menjadi tunggangan kepentingan politik praktis, yang sifatnya pragmatis.

2. Mengembalikan subtansi Demokrasi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, sehingga PEMILU bukan menjadi tujuan, melainkan alat yang seharusnya memberikan kebermafaatan bagi masyarakat Indonesia dengan efisien, dan efektif. Sehingga, perlu kiranya seluruh komponen bangsa menggulirkan model penyelenggaraan PEMILU yang murah.

3. Sebagai langkah praktis, maka perlu kiranya pemuda mengambil bagian terhadap terselenggaranya PEMILU 2009 damai, arif & bermartabat.

Demikianlah catatan ini saya buat. Penting bagi kita membicarakan PEMILU, namun itu semua bukanlah satu-satunya agenda yang menjadi prioritas bagi gerakan pemuda. Hal ini karena hakikatnya gerakan pemuda merupakan polisi moral yang akan mengawal arah demokrasi, untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Wallahu’alam Bishawab.

Oleh : Nasrullah

(Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) periode 2008-2010)

* makalah ini pernah di terbitkan di harian umum pelita & didiskusikan di Gedung Juang dengan tema ‘Pemuda & Pemilu 2009′ ibu pertiwi menagih janji

BANDA ACEH – Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Kota Banda Aceh menyarankan tentang perlunya penyusunan buku panduan penyelenggaraan pendidikan Islami. Saran itu ditelurkan dalam kesimpulan seminar pendidikan Islam dan ekonomi syariah yang digelar KB PII Kota Banda Aceh di Aula SMK3 Banda Aceh, Kamis (26/3).

Pemateri pada acara itu masing-masing, pakar perbankan syariah, Dr M Shabri Abdul Madjid MEc, Rektor Unaya, Prof Dr Warul Walidin AK MA. Semintar yang dipandu Zulkifli M Ali SPd Mpd itu dibuka oleh Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin.

Seminar tersebut melahirkan 12 kesimpulan. Antara lain, pendidikan perlu diimplementasikan secara sistemik, komprehensif, berencana, berani, dan sungguh-sungguh. Termasuk pendidikan ekonomi syariah dan perbankan syariah sehingga para penyelenggara pendidikan komit. Kemudian keberhasilan pendidikan Islami tergantung pada faktor guru yang memiliki kompetensi kepribadian Islami dan profesional. Untuk hal ini pemerintah perlu mendirikan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sesuai tuntutan konsep pendidikan Islami.

Ketua panitia, Prof Farid Wajidi MA didampingi sekretaris panitia, Zulkifli M Ali SPd MPd menyatakan, terwujudnya hal ini perlu perhatian khusus, menjalin kerja sama internasional melalui pertukaran guru, kepala sekolah, dosen dan tenaga kependidikan, studi internasional bagi siswa dan mahasiswa ke negara-negara Islam.

Khusus untuk ekonomi, pemda perlu mendukung penerapan ekonomi dan perbankan syariah, pembayaran gaji PNS menggunakan jasa Syariah, BPD dijadikan badan usaha syariah dan membuat aturan agar semua bank dan institusi keuangan harus berlandaskan konsep syariah.

Selain itu, harus mendirikan pusat penelitian ekonomi agar bisa melakukan kajian ilmiah, meteri pendidikan ekonomi syariah harus diajarkan mulai dari SD sampai perguruan tinggi dan rakyat Aceh harus menyadari bahwa bank syariah adalah pilihan terbaik dalam melakukan semua transaksi keuangan.

Sebelumnya, Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin berharap kontribusi pemikiran dari KB PII dalam pembangunan kota. Selama ini, organisasi terbesar ini menurut walikota sudah mendukung semua program Pemko. Kedepan, sumbangan pikiran sangat diharapkan sehingga bisa seiring sejalan membangun daerah ini. Selain support, Marawdi berharap kritikan dari PII sehingga dimana yang tidak sempurna bisa dilakukan perbaikan.

Ketua KB PII Aceh, Malek Raden berharap, PII harus member kontribusi pemikiran dalam segala hal terutama untuk pendidikan. Organisasi ini diharapkan terus membesar serta mampu melahirkan tokoh-tokoh yang dihormati.

Ketua baru
II Kota Banda Aceh. Hj Illiza Sa’aduddin Djamal, Dalam kesempatan itu yang kini menjabat Wakil Walikota Banda Aceh, dipercaya untuk memimpin lembaga itu, menggantikan Darwis SH. Kemudian untuk membentuk pengurus ditunjuk formatur yang terdiri dari Farid Wajidi, Hasanuddin Yusuf Adan, Sofyan Sulaiman, Ramli Rasyid, dan Marjoni Thalib.(swa)

(Sumber http://www.serambinews.com/news/pii-sarankan-penyusunan-buku-panduan-pendidikan-islami)

Pelantikan Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII) Serdang Bedagai berjalan dengan sukses. Pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2009 digedung Balai Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah ini dihadiri dua pejabat pemerintah yaitu asisten II yang mewakili Bapak Bupati H.T. Erry Nuradi dan kepala Kesbang Linmas kabupaten Serdang Bedagai.
” Jika ingin menjadi pemimpin yang besar maka besarkanlah PII. Belajarlah di organisasi karena pemimpin kita saat ini juga berasal dari organisasi”. Itulah yang disampaikan asisten II yang mewakili Bupati Serdang Bedagai Saat menyampaikan kata sambutannya.

Usman Harahap ( Ketua Umum PW PII Sumut) yang langsung terjun untuk melantik PD PII Serdang Bedagai mengatakan kepada seluruh personil yang dilantik untuk selalu tetap amanah karena pelantikan ini langsung disaksikan oleh Allah Swt. Dan sebelum PD PII Serdang Bedagai dilantik, beliau meminta kepada seluruh personil yang akan dilantik untuk segera beristigfar untuk menguatkan azam masing-masing .

Acara pelantikan yang sederhana dengan tema “ Pelajar Sekarang Pemimpin Masa Depan” ini berjalan dengan hikmat. Ditengah- tengah acara pelantikan ditampilkan pula pertunjukan nasyid rebana yang dibawakan oleh Pengurus Komisariat SMP negeri 1 Sei Rampah.

Istilah modern atau modernisasi menunjukan pada sesuatu yang baru atau perubahan-perubahan yang terjadi pada pola dan tatanan kehidupan manusia. Modern muncul bukan dari dunia timur apalagi dari indonesia melainkan dari barat (masyarakat eropa) yang mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat institusi lama dan sebagainya untuk disesuakan  dengan suasana baru yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan  dan teknologi modern.
Hasan Hanafi seorang tokoh pembaharuan dari bangsa Timur yang dikenal sebagai peletak dasar berdirinya oksidentalisme mengatakan bahwa bipolaritas Barat melalui sistem ekonomi kapitalisme adalah merupakan kelanjutan dari hegemoni kolonialisme klasik.  Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kehidupan dunia dalam segala aspeknya politik, sosial, dan budaya berada dalam “ kuasa” peradaban yang bernama globalisasi. Sedangkan globalisasi adalah sebuah isu kepentingan yang dihembuskan oleh idiologi kapitalis. Sebagai konsekwensinya, maka banyak sekali kisi serta sektor kehidupan yang terkontaminasi oleh kepentingan kapitalis, yang ujung-ujungnya ingin melanggengkan sistem kekuasaan bipolar Barat.  Tentu saja begitu lihainya idiologi kapitalis meng-hegemoni wilayah kesadaran dan pandangan dunia, maka tema-tema agung yang ditawarkan oleh modernisme adalah seperti civil society, HAM, Demokrasi Liberal, Developmentalisme dan Persamaan Gender mengalami jalan buntu.  Persoalan ini  kemudian direspon oleh Francis Fukuyama dengan istilah the end of history.
Kelihaian serta kecerdasan Hasan Hanafi dalam melihat persoalan ini adalah dengan mengatakan bahwa dunia sedang berada pada fenomena yang tidak seimbang, dimana Barat menjadi penguasa sedangkan Timur yang dikuasai atau Barat superior sekaligus pusat peradaban sedangkan Timur adalah inferior dan pinggiran yang harus patuh dan tunduk pada budaya Barat. Cengkraman peradaban yang menghantui dunia Timur telah membuat dan memproduk masyarakat Timur menjadi masyarakat yang tidak independen serta tidak punya kerangka berpikir yang jelas alias jumud.  Ironis memang hidup tanpa arah yang jelas dan tidak mempunyai orientasi serta planing yang mantap dalam usaha menuju masa depan sebagaimana apa yang diinginkan. Kebodohan kemalasan adalah suasana kehidupan yang sengaja dibuat oleh orang-orang barat dengan tujuan untuk menghancurkan kaum intelektual orang-orang Timur supaya tidak berani melawan dunia Barat.
Dua abad lebih dunia Timur berada dalam genggaman dunia Barat, di era inilah dunia Timur tidak bisa berkata apapun apalagi berbuat, sebab segala lini kehidupan telah di kuasai oleh Barat. Hidup yang terjajah dan dipaksa untuk menuruti apa kemauan orang-orang Barat adalah kehidupan yang sangat pedih dan menyiksa. Kehidupan yang tidak mencerminkan hati nurani dan tidak adanya nilai-nilai kemanusiaan apalagi humanis adalah fakta sejarah yang seharusnya menjadikan potret perjalanan manusia hidup didunia.
Dua pola kehidupan yaitu Barat dan Timur ternyata telah masuk dan menjadi mainset berpikir manusia dimanapun berada termasuk di Indonesia yang akhirnya membentuk kerangka berpikir. Dampak dari ini semua adalah adanya frame dan justifikasi kehidupan modern identik dengan barat, sedangkan timur adalah tradisional. Dalam kondisi yang seperti ini maka munculah Che Guevara, Asghar Ali Engineer dan sekelompok agamawan lainya melakukan upaya formulasi keagamaan yang (dalam istilah islam adalah melakukan dakwah) bernama pembebasan. Sudah saatnya dunia barat dihancurkan dan diganti dengan peradaban timur yang mengedapankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjungjung tinggi adanya humanisme di tegakan dibumi pertiwi yang menjadi tempat berpijak manusia hidup.
Modernitas dunia timur sudah saatnya di bumikan biar menjadi konsumsi bersama kaum intelektual timur dengan harapan akan semakin merakyat dan membumi. Kehidupan modern sudah saatnya di tafsir ulang dengan perspektif orang – orang timur yang mempunyai ke-has-an dan kerangka berpikir yang arif dan bijaksana. Pelajar dan pemuda adalah elemen masyarakat yang mempunyai dampak langsung akan adanya kehidupan yang modern tersebut. Sudah saatnya untuk menjadikan pelajar dan pemuda untuk dijadikan ujung tombak dalam melihat persoalan ini.
Pelajar islam indonesia merupakan element masyarakat yang secara historis terbukti telah melakukan perubahan struktur kehidupan dan ikut terlibat dalam mengarahkan bangsa ini menjadi bangsa yang modernis yang disegani oleh bangsa bangsa besar didunia. Bersatunya pelajar santri dan pelajar umum menjadi kekuatan besar di tubuh pelajar islam indonesia, kekuatan besar ini kemudian menjelma menjadi mainset gerakan yang humanis pupulis yang didukung dengan islam sebagai kerangka berfikir yang merangkai segala aktifitas dan tindakan di tubuh PII. PII hadir sebagai gerakan yang memperjuangkan terciptanya izzul islam wal muslimin, sehingga strategi untuk melakukan itu adalah dengan menjadikan  Indonesia sebagai lahan dan wilayah gerak. Pada awal berdirinya PII sudah dihadapkan oleh perkembangan dunia yang seluruh aspek kehidupan sudah memakai modernisme sebagai paham serta menjadi paradigma dalam menjalani roda dunia. Paradigma modern telah memaksa manusia termasuk di Indonesia untuk mengalami percepatan yang sangat luar biasa sehingga orang tidak perlu lama-lama cukup dengan hitungan detik orang bisa melakukan gerakan baik gerakan idiologis maupun gerakan gerakan kemasyarakatan maupun gerakan bisnis sehingga telekomunikasi adalah merupakan hal yang menjadi penentu dalam sukses berbisnis.
PII dengan catur baktinya yaitu sebagai media pembentuk pribadi muslim senantiasa mengarahkan kepada siapapun untuk berkelakuan  dan bertindak serta berbuat sebagaimana layaknya seorang muslim yang sudah digariskan dalam kitab sucinya yaitu al-qur’an. Pemuda dan pelajar sebagai element masyarakat yang akan menggantikan estaveta kepemimpinan bangsa harus mempunyai watak dan kepribadian muslim yang menjadi modal dan bekal dalam menjalankan proses kehidupan menuju estaveta kepemimpinan yang sebenarnya. Pemuda dan pelajar muslim mempunyai tugas yaitu menegakkan Dinnulloh (agama alloh)  berkibar di muka bumi terlebih khusus di bumi pertiwi indonesia. Mengemban amanah untuk menegakan dinulloh adalah merupakan tugas yang berat dan memerlukan tenaga yang ekstra, kekuatan untuk tetap istiqomah dan mengamalkan akhlak rosul serta serta terus menyerukan seruan dakwah harus lebih variatif dan inovatif namun tetap dalam kerangka ridho alloh, adalah merupakan ciri dan bahkan karakter yang selalu dijaga dan dipertahankan yang sekaligus sebagai modal untuk melakukan perjuangan.
Pelajar Islam Indonesia pada saat bangkit mendekalarasikan dirinya sebagai bagian dari perjuangan umat Islam Indonesia dalam hal ini, kemuidan dititik beratkan untuk membangun masyarakat yang pedu;i pendidikan dan mampu berbuat untuk menghadirkan suatau pola dan iklim pendidikan yang mencerahkan dan membebaskan yang sesuai dengan prinsip-prinsip serta nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam islam yang tentunya tidak melanggar dari kode etik kultur serta tradisi masyarakat idonesia yang mempunyai nilai-nilai budaya lokal yang tinggi yang telah mengantarkan masyarakat dari sabang sampai merauke menjadi manusia yang berbudi serta mempunyai tenggang rasa yang tinggi dengan didukung saling menghormati antar sesama adalah merupakan realitas budaya dan peradaban yang agung.
Dengan berpegang teguh pada al-qur’an dan sunnah nabi yang menjadi benteng sekaligus senjata untuk berjuang dan beraktifitas dalam kehidupan sehari–hari adalah merupakan karakter pelajar yang populis. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau saja pelajar tidak mempunyai watak seperti watak dan kepribadian  yang telah digariskna dalam al-qur’an dan hadist sunnah nabi. Seringnya terjadi tawuran antar pelajar, narkoba dikalangan generasi muda adalah merupakan cermin bahwa pelajar dan kaum muda indonesia sudah tidak lagi mempunyai watak dan kepribadian sebagaimana yang telah digariskan oleh al-qur’an dan hadits nabi. Hal ini belum ditambah dengan persoalan mahasiswa yang kuliah hanya mengejar gengsi dari pada pengembangan ilmu pengetahuan sehingga melupakan tugasnya sebagai agent of change, dan hal ini memper buruk raport kaum muda sebagai kaum intelektual.
Gerakan populis yang menjadi strategi perjuangan kaum muda adalah merupakan pilihan yang tepat untuk melakukan perjuangan dalam upaya mengisi kemerdekaan untuk menjunjung tinggi  harkat dan martabat bangsa. Kedepan bangsa indonesia akan menghadapi masalah yang sulit yang akan mengancam ekistensi negara, kenaikan BBM telah membuat rakyat semakin sengsara dan ini adalah merupakan serangan kaum kapitalis untuk menghancurkan rakyat indonesia, korupsi pejabat publik dan pejabat negara adalah merupakan racun yang menggeroti rakyat indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak bermoral, dan hal ini sangat paradok dengan mayoritas penduduknya adalah islam yang sangat menghormati serta menjunjung tinggi moralitas masyarakat. Apa yang dilakukan oleh kaum muda bangsa Indonesia untuk mengatasi masalah ini??. gerakan populis yang merakyat adalah sebuah tawaran yang kongkrit sebagai media untuk mengatasi masalah ini.
Pada kesempatan kali ini barangkali sangat tepat ketika harus belajar dari binatang yang bernama “Bunglon”. Kenapa bunglon bisa selamat dan selalu aman dari serangan mala bahaya?, sebab bunglon bisa berubah warna dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Seringkali dilihat bunglon selalu berubah warna kulit sesuai dengan warna pohon ataupun daun pohon, ketika pohon berwarna kuning maka bunglon ikut berwarna kuning, sebaliknya ketika ada pohon yang berwarna coklat maka bunglon pun berubah dirinya berwarna coklat. Ada sebuah pelajaran yang bisa diambil dari sini yaitu keberanian untuk melakukan perubahan strategi perjuangan yaitu perjuangan yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Dan inilah gerakan populis yang seharusnya dilakukan oleh kaum muda dan terlebih oleh PII.
Kaum muda harus kembali ke sarangnya, artinya bahwa pelajar harus melek zaman dan peduli dengan sesama, ketika UN menjadi persoalan bangsa dan rakyat indonesia maka PII dengan sadar dan insaf melakukan penyadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya UN dan pentingnya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa sesungguhnya pendidikan adalah merupakan ujung tombak negara dan ujung tombak peradaban sehingga maju atau tidaknya sebuah perdaban dan bangsa tergantung dari pendidikan itu sendiri, maka dari itu wajib bagi PII dan pelajar untuk memperjuangkan terciptanya pendidikan yang membebaskan dan mencerahkan yang akan mengantarkan kualitas SDM rakyat indonesia. Sebanyak 53 pejabat negara terkena dugaan kasus KKN (korupsi) data kompas,  hal ini menunjukan betapa hancurnya moral para pemimpin Negara?? Pelajar harus tegas dengan menjadikan mereka sebagai wilayah dakwah dan medan jihad dengan cara melakukan pendekatan dan harsu ikut sebagaimana logika yang mereka pakai dengan tujuan untuk meluruskan kejalan yang benar yaitu jalanya orang orang yang mendapat petunjuk. Melalui gerakan populis rebutlah kekuasan dengan moral bukan dengan kebohongan dan korupsi.
Pelajar harus melek zaman, jadikanlah realitas sebagai sesutau yang harus dihadapi bukan untuk dihindari apalagi di bohongi, keberanian untuk siap mengisi realitas dan menyelamatkan realitas hidup umat manusia dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dan sebuah keyakinan adalah nilai tauhid yang tidak bisa dijual belikan  dengan haraga apapun apalagi di gadaikan dengan barang. Melakukan perubahan masyarakat menuju masyarakat madani dalam artian yang sesungguhnya yang sesuai dengan islam adalah merupakan tugas dan barang kali PR bagi kaum intelektual dan kaum muda indonesia untuk mewujudkanya. PII adalah organisasi yang bergelut dibiudang dakwa, adala sebuah teori yang mengatakan bahwa dakwah akan berhasil kjika metode dan strategi dakwa yang digunakan tepat guna. Barang kali ini adalh teori yang sekiranya PII harus memakianya. Kedepan dakwah yang dilakukan adalah dakwah untuk melakukan perubahan masayarakat kearah tatanan sosial yang lebih humanis dan tentunya yang mempunyai nilai-nilia etis masyarakat. Kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan adalah realitas hidup masyarakat indonesia. Maka dengan ini kemudian yang harus dilakukan oleh PII dan kaum intelektual muda adalah memberikan arti penting hidup itu dengan kemuliaan bukan dengan penggusuran sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa RI  akhir-akhir ini.
Transformasi social adalah merupakan keharusan disaat bangsa dalam keadaan stagnan dan hancur serta lemahnya moral para pejabat. Sudah saatnya gerakan populis yang merakyat yang dicanangkan oleh PII dan kaum inetelektual genarasi bnagsa harus didukukng dengan segala bentuknnya. Gerakan yang populis yang merakyat lah ini yang akan tepat guna sebab sesuai dengan kontek zaman yang berkembang sehingga  akan elegan dan lebih mudah diterima oleh sekian elemen kehidupan yang ada di indonesia.     PII saatnya bangkit dengan gerakan populisnya, hari esok ada pemilu yang katanmya akan menetu8kan arah bangsa 5 tahun kedepan ditentukan oleh pemilu tersebut. Mari ikut mengantarkan ke pintu gerbang kejayaan bangsa dan semoga pemilu bukan sekedar pesta demokrasi yang hanya menghamburkan uang rakyat melainkan pesta yang benar- benar pesta yang sesunguhnya yaitu pesta rakyat dengan tanpa intimidasi dan kebohongan apalagi kecurangan. Keberanian bagi pii dan kaum intelektuial muda untuk meyadarkan rakyat indonesia dari sabang sampai ke merauke dari kepentingan politik supaya tidak dijadikan sebagai agen kepentingan politik semata adalah merupakan tanggung jawab yang berat. Maka dari itu dengan sadar dan insaf  PII meng ikrarkan dirinya untuk berdakwah terhadap persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa ini.

Penulis : Ma’tuf (Koordinator Badan Khusus Corps Muaddib PW PII Yogbes)

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

JAKARTA–Sejumlah gerakan mahasiswa menggagas ide untuk menyelamatkan pemilu 2009. Mereka berharap Pemilu kali ini dijadikan alat untuk memperoleh kesejateraan sosial.

Ketua Umum PB PII, Nashrullah, mengatakan saat ini banyak masyarakat yang telah luntur kepercayaannya terhadap demokrasi di Indonesia. Hal ini tentu saja menimbulkan angka golput yang tinggi. “Hal itu disebabkan oleh ketidakjelasan dalam sistem demokrasi,” katanya dalam acara Dialog politik Pemuda, Pemuda dan pemilu 2009 Ibu Pertiwi Menagih Janji, di Gedung Joang 45, Jakarta, Senin (23/3).

Selain itu, lanjut Nashrullah, pada awal pemilu 2009 ini, biaya yang dikeluarkan parpol untuk pesta demokrasi cukup tinggi, bahkan biaya yang dikeluarkan APBN untuk penyelenggaraan Pemilu 2009 sangat banyak. “Pemilu kali ini tergolong mahal. Dan bisa dikatakan hanya milik kaum elit. Lebih baik dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan substansi demokrasi terwujud,” katanya.

Untuk itu, imbuh Nashrullah, pemuda atau mahasiswa seharusnya memiliki agenda dalam pemilu 2009. Gerakan pemuda harus memilki daya tawar, jangan hanya transaksi. “Gerakan pemuda harus tetap jadi oposisi membawa track yang benar dalam pencapaian substansi demokrasi,” paparnya.

Nashrullah juga menambahkan pemilu 2009 ini harus bisa mengembalikan kesejahteraan sosial, pemilu dijadikan alat untuk mencapai itu. “Pemerintahan kita telah berganti pemimpin berkali-kali, tapi belum juga ada kesejahteraan sosial,” tandasnya.

Ketua umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Arif Mustafa, mengatakan pemuda harus berperan aktif dalam pemilu 2009. Misalnya dengan konsolidasi pemilu, atau dengan upaya menghadirkan pemilu yang jauh berwibawa. “Hadirkan pemerintah yang lebih efektif dari orde baru, yang lebih terbuka,” katanya.

Arif menambahkan jika pemuda hanya menjadi pemantau pemilu,tidak akan ada hasilnya. “Kita tidak bisa mengeksekusi kecurangan,” katanya.

Arif berharap pemuda turun tangan dengan mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara tepat. “Kita harus bersatu menyerukannya melalui media massa,” katanya.Selain itu, imbuh Arif, pemuda juga diharapkan bisa mengingatkan capres dan parpol untuk bertindak fair (sumber : republikaonline.co.id)

Kajian terbaru menunjukkan, lebih dari 700.000 orang pelajar perempuan di Inggris mendapati mereka yang belajar di sekolah perempuan lebih cerdas berbanding dengan pelajar di sekolah campuran (pria/wanita).
keterangan foto santriwan/wati itu diPPMI Assalaam

Penelitian, yang dilakukan atas nama the Good Schools Guide didapati, rata-rata semua dari 71.286 perempuan yang mengikuti program sekolah menengah (the General Certificate Secondary Education/GCSE) di sekolah sesawa perempuan antara tahun 2005 dan 2007 lebih baik hasilnya. Sementara itu, lebih dari 647.942 perempuan yang ikut ujian di sekolah campuran (pria/wanita) 20% lebih buruk daripada yang diharapkan.

Janette Wallis, Redaktur Good Schools Guide, mengatakan kepada Koran the Guardian, “Banyak orangtua akan memandang keuntungan sekolah untuk laki-laki dan perempuan, seperti fakta bahwa gadis dan anak laki-laki berpendidikan secara berdampingan menyiapkan mereka untuk dunia kerja dan hidup.”

Hasil kajian ini dipredisi mencetuskan debat mengenai masa depan sekolah perempuan yang jumlahnya sejak 1970-an mengecil hanya 221.000 pelajar sementara pelajar pria mencapai 160.000 anak dari jumlah keseluruhan 3.5 juta pelajar di Inggris. [tpa/cha/www.hidayatullah.com]

Ketika berlangsung dialog “Menggali Paradigma Baru Beragama” di Vihara Vipassana Graha, Lembang, kerjasama MADIA-INCRES, pada 20-22 April 2001, seorang peserta muslim, Asnawi Ihsan, menuturkan pengalaman personal itu dengan sangat hidup. Ia bercerita tentang masa kecilnya dalam dunia pesantren, yang kemudian membawanya aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) di mana ia menemukan pluralitas dalam Islam. “Kemudian saya masuk IAIN Jakarta dan di situ saya bersentuhan dengan trend-trend pemikiran klasik dalam dunia Islam,” katanya. Pemahaman keagamaannya semakin meluas ketika ia juga aktif di Yayasan Paramadina, di mana ia bersentuhan dengan semangat inklusivisme dan Pluralisme. (Trisno S. Susanto & Martin L. Sinaga, Meretas Horison Dialog: Catatan Dari Empat Daerah, Madia, 2001 hal.105)

Mencerdaskan anak bukanlah tugas utama sekolah. Tugas sekolah adalah membentuk pribadi yang memiliki integritas moral sangat tinggi, berakhlak mulia dan produktif dikarenakan kuatnya keyakinan yang berpijak pada fondasi bernama aqidah. Bersebab pada kuatnya aqidah, sekolah juga berkewajiban membakar semangat mereka sehingga akan lahir pemuda-pemuda yang hidup jiwanya dan jelas arah hidupnya. Begitu mereka memiliki motivasi yang kuat dan semangat yang menyala-nyala, maka mereka akan memiliki energi besar untuk mencapai apa yang sungguh-sungguh bermanfaat baginya. Ia memiliki daya tahan untuk terus gigih ketika yang lain sudah mulai berguguran. Ia memperoleh makna atas setiap tindakan yang secara sengaja dilakukannya untuk mencapai apa yang baik dan penting. Insya-Allah!

Semangat yang berkobar-kobar memungkinkan seseorang mencapai tingkat kecer¬dasan yang tinggi dan bermanfaat. Saya perlu menambahkan kata bermanfaat karena kepeka¬an terhadap apa yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi diri sendiri dan terutama bagi umat manusia, hari ini sangat sulit kita dapati (bahkan mungkin pada diri kita sendiri). Sebabnya, mereka memang tidak memperoleh pengalaman belajar yang secara sengaja menumbuhkan kepekaan mereka. Alih-alih mengembangkan kapasitas mental, anak-anak itu justru mengalami penganiayaan akademik dalam bentuk pembebanan target-target penguasaan secara kognitif materi-materi pelajaran, terutama yang menjadi materi ujian nasional. Padahal penguasaan materi pelajaran seharusnya merupakan akibat saja dari berkobarnya semangat dan kepekaan terhadap apa yang bermanfaat bagi umat manusia.

Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita dorong mereka untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan karena itu mereka harus bersungguh-sungguh pada hal yang bermanfaat baginya. Ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan. Rasulullah saww. bersabda, “Bersungguh-sungguhlah pada hal yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan merasa lemah. Bila kamu ditimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan “Seandainya (tempo hari) aku melakukan ini, niscaya begini dan begini.” Katakanlah, “Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki, maka itu terjadi.” Sesungguhnya kata seandainya akan membuka pintu perbuatan setan.” (HR. Muslim).

Ya, bersungguh-sungguhlah pada hal yang bermanfaat bagimu. Tapi mengapa anak-anak tidak peka terhadap apa yang bermanfaat bagi dirinya? Karena sekolah tidak mengajari mereka tujuan hidup, empati dan integritas. Mereka juga tidak belajar merumuskan visi hidup yang jelas. Mereka hanya dipacu untuk berhasil menciptakan nilai bagus saat ujian. Ironisnya, tidak sedikit orangtua maupun sekolah yang masih berorientasi pada ujian, sehingga tidak mendorong anak untuk “belajar” kecuali saat menghadapi ujian. Mereka tidak mendorong anak haus ilmu dan mengembangkan kecakapan yang bermanfaat. Apatah lagi alasan yang menggerakkan diri untuk berbuat sehingga setiap hal jadi bermakna, sangat jarang disentuh.

Para orangtua dan guru sering menyuruh anak belajar agar pintar. Tetapi mereka tidak mengajarkan untuk apa pintar, atau kepintaran itu seharusnya dipergunakan untuk apa. Lebih ironis lagi, pintar itu sama dengan angka 8, angka 9 untuk yang sangat pintar dan 10 untuk yang luar biasa pintar. Darimana angka itu diperoleh, tidak penting lagi. Dan di sinilah bencana itu bermula. Anak belajar melakukan penipuan bernama mencontek –satu bentuk kejahatan yang lebih sering kita sebut kelalaian.
Apa yang ingin saya sampaikan? Sudah saatnya kita merenungkan kembali pendidikan kita. Tugas sekolah adalah mengantarkan anak didik untuk menjadi manusia, mengerti tugas hidupnya dan mampu memberi manfaat bagi umat manusia. Kita rangsang mereka un¬tuk mampu memegangi nilai hidup yang menggerakkan mereka untuk bertindak. Artinya, nilai hidup itu haruslah menjadi daya penggerak bagi hidup mereka. Bukan sekedar untuk menjadi bahan hafalan yang dicerna secara kognitif belaka. Lebih-lebih jika hanya pada tataran kognitif terendah.

Sekedar menyegarkan ingatan, Benjamin S. Bloom membagi secara berjenjang kemampuan kognitif dalam sebuah taksonomi yang dikenal dengan Taksonomi Bloom. Ada enam jenjang, yakni pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan jenjang tertinggi adalah penilaian. Kemampuan taraf terendah lebih mengacu pada kemampuan mengingat apa yang telah dipelajari secara tepat. Pada taraf ini, meskipun kemampuan mengingatnya sangat tinggi sehingga mampu menjawab soal-soal yang diajukan, tidak membuat seseorang mampu memahami prinsip-prinsip serta mengembangkan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dengan mudah akan mengenali dan menguasai apa-apa yang prinsipnya sama maupun mirip.

Bimbingan belajar intensif umumnya hanya berurusan dengan kemampuan kognitif jenjang terendah. Mereka terlihat pandai, tetapi diam-diam membawa resiko serius, yakni tidak berkembangnya kemampuan kognitif pada jenjang di atasnya. Inilah yang sebenarnya tidak boleh terjadi! Itu sebabnya sekolah harus berpikir serius bagaimana memacu prestasi siswa tanpa melakukan penganiayaan akademik, yakni proses pembelajaran yang hanya memperhatikan kemampuan kognitif terendah sebagai pembebanan. Sangat berbeda nilainya antara pembebanan dengan motivasi. Mengejar anjing membangkitkan energi ketika nyaris berhasil. Tetapi dikejar anjing sangat menguras tenaga dan membunuh antusiasme, justru ketika berhasil.

Tentu saja bukan berarti ujian akhir nasional tidak boleh ada. Jika sekolah kita memang baik, tidak ada alasan untuk menangis mendengar genderang ujian nasional ditabuh. Justru kita ditantang untuk menunjukkan bahwa pola pendidikan yang kita jalankan, benar-benar mampu mengantarkan siswa meraih sukses secara akademik. Nilai ujian memang tidak boleh menjadi tujuan. Ini musibah besar kalau siswa belajar di sekolah selama enam atau tiga tahun hanya untuk mengejar nilai enam mata pelajaran. Tetapi ujian akhir nasional merupakan parameter sederhana seberapa baik kita menanamkan dasar-dasar kemampuan akademik pada siswa. Artinya, prestasi cemerlang di ujian akhir nasional hanyalah konsekuensi logis pendidikan yang baik.

Berkenaan dengan prestasi akademik ini, ada baiknya kita berbincang sejenak ten¬tang empat tujuan operasional pendidikan. Secara ringkas, mari kita cermati satu per satu:
1. Mastery Goals, proses pembelajaran membuat siswa mampu menguasai mata pelajaran yang diajarkan dengan sangat baik. Siswa mampu memahami prinsip-prinsip, teori dan konsep matematika sehingga mampu memecahkan problem matematika dengan baik.
2. Performance Goals, proses pembelajaran –apa pun mata pelajarannya—harus membuat siswa mampu melakukan aktivitas atau mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Artinya, apa pun mata pelajarannya harus menjadikan siswa sebagai orang yang mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, bukan hanya tugas akademik.

3. Social Goals, proses pembelajaran di sekolah secara keseluruhan dimaksudkan untuk membekali siswa dengan kecakapan sosial, termasuk di dalamnya kepekaan sosial dan hasrat untuk memberi manfaat secara sosial. Sekurang-kurangnya, proses pembelajaran menjadikan siswa mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan sosialnya maupun orang-orang yang baru ditemui.

4. Affective Goals, pendidikan adalah proses yang membentuk kekuatan emosi siswa sehingga menjadi pribadi yang empatik, mampu mengendalikan emosi, dapat menunda kesenangan (delayed gratification) demi memperoleh tujuan yang jauh lebih besar di masa mendatang, mampu memotivasi diri sendiri dan memiliki peng¬hayatan nilai yang baik.

Prestasi yang paling mudah diukur adalah kemampuan akademik yang berkait de¬ngan tujuan operasional pertama, yakni mastery goals. Di sinilah letak kesalahan itu biasanya terjadi. Sekolah hanya menyibukkan pada proses pembelajaran yang memberi kecakapan pada siswa untuk mengerjakan soal –bahkan bukan untuk memahami dan menguasai mata pela¬jaran dengan baik—sehingga menyebabkan siswa kehilangan kesempatan untuk mengembang¬kan potensi dirinya secara utuh. Ini juga menyebabkan kemampuan kognitif siswa bahkan tidak berkembang secara optimal. Padahal, alur yang seharusnya justru kita mulai dari penguatan tujuan afektif dengan mengasah kepekaan, empati, membangun kecerdasan emosi, menata orientasi hidup serta meletakkan visi hidup yang kuat.
Lalu apa yang harus kita lakukan agar anak-anak memiliki visi hidup yang kuat? Apa yang harus kita rombak dalam proses pendidikan di sekolah? Apakah kita perlu melaku¬kan reformasi total pada sistem pendidikan kita?

Tidak. Reformasi tanpa melakukan perubahan cara pandang dan sikap, hampir pasti tidak akan membawa hasil yang memadai. Perlu upaya terencana untuk mengubah cara pandang dan sikap pelaksana pendidikan secara keseluruhan, terutama guru, tidak terkecuali orangtua sebagai bagian yang tak terpisahkan. Kurikulum mungkin tidak berubah. Tetapi berubahnya cara pandang mampu menghasilkan perubahan dramatis pada antusiasme belajar, orientasi hidup, budaya belajar dan tentu saja akan berpengaruh pada prestasi akademik siswa. Proses perubahan yang lebih memusatkan perhatian pada cara pandang, sikap dan pada akhirnya perilaku inilah yang biasa disebut reinventing.
Saya ingin sekali membahas tentang reinventing sekolah bersama-sama dengan Anda. Tetapi kesempatan belum memungkinkan. Karena itu, izinkan saya menutup perbincangan kita kali ini. Satu hal, dari pembicaraan yang baru saja kita lalui, kunci untuk melejitkan kecerdasan bukan pada melatih kecakapan belajarnya, tetapi justru bagaimana menggerakkan jiwanya untuk memiliki tujuan hidup yang kuat dan kesadaran agar senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat.

Sumber: http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/209/sekolah-yang-mencerdaskan.html

Tampaknya bukan omong kosong  jika media di Indonesia juga takut kepada lobi Yahudi. Saya pernah menulis referensi di Blog saya http://muttaqiuddin.blog.friendster.com dengan judul “Uskup Penolak Holocaust Dikeluarkan Dari Seminari Argentina” pada tanggal 9 Feb 2009 yang ditautkan ke http://id.news.yahoo.com/antr/20090209/twl-uskup-penolak-holocaust-dikeluarkan-bbfa48e.html

Tanggal 16 Maret 2009 saya lihat lagi :

1. Isi tulisan di blog saya (Friendster) tersebut sudah tidak ada, hanya ada judulnya.

2. Link berita yang saya referensikan juga sudah dihapus! Link tersebut mereferensi ke Yahoo dari ANTARA/reuters. Jadi ANTARA pun sepertinya sudah sangat hati-hati kalau menyangkut isu Yahudi ini.

Isi blog saya (yang sudah dihapus Friendster) adalah :

Ternyata bukan hanya saya dan Ahmadi Nejad yang meragukan adanya Holocaust terhadap Yahudi di Jerman. Seorang Uskup di Argentina juga meragukannya. Namun karena Paus Benecditus telah menyampaikan solidaritas penuh kepada warga Yahudi, maka uskup tersebut kini kembali dikucilkan dan dikeluarkan dari Gereja. Berita selengkapnya ada di Kompas.

http://id.news.yahoo.com/antr/20090209/twl-uskup-penolak-holocaust-dikeluarkan-bbfa48e.html

Bagi anda yang masih menginginkan bukti adanya link ini berikut link ke pencarian google yang saya ambil screenshot-nya :

http://tinyurl.com/dcmlmg

Jika bukan karena ingin menutupi sebuah kebenaran dan lobi yang kuat dari Yahudi, kenapa berita ini dihapus??????

Maaf, saya bukannya Anti Semit, tapi Anti Pembodohan. Kenapa Pembodohan? Karena kita dipaksa meyakini sebuah peristiwa yang sangat diragukan kebenarannya itu. Holocaust? Apa’an tuh!!!

*sekedar mengingatkan : Holocaust adalah peristiwa yang didengungkan Zionis sebagai sebuah peristiwa pembantaian Yahudi di Eropa. Peristiwa ini dijadikan alasan mendirikan Israel, tapi salah alamat karena yang jadi korban justru orang Palestina (yang notabene bukan pelakunya).

Kita patut bersyukur jika pendidikan dasar sembilan tahun dapat diakses gratis seluruh masyarakat seperti dinyatakan Sekretaris Jenderal Depdiknas (Kompas, 21/2/2009).

Pemerataan pendidikan menjadi salah satu cita-cita bangsa. Berbagai undang-undang disahkan dan dana dialokasikan untuk cita-cita itu. Namun, berbagai pernyataan jaminan negara atas pendidikan itu tak lebih retorika.

Menguatnya komitmen pemerintah dalam pembiayaan pendidikan belum diimbangi langkah nyata meningkatkan pemerataan akses dan mutu yang bebas dari tekanan dan basa-basi politik. Dalam praktek, perwujudan pemerataan pendidikan tidak hanya memerlukan undang-undang dan dana. Apa permasalahan pemerataan pendidikan sekarang?

Miskonsepsi

Hambatan utama pemerataan justru pada konsep ”gratis” yang menggerus kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan melambungkan harapan rakyat tentang jaminan negara. Faktanya, hingga 63 tahun kemerdekaan, negara belum pernah mampu (dan bersedia) menanggung cuma-cuma seluruh biaya pendidikan rakyat.

Masalahnya bukan hanya sejauh mana pendidikan benar-benar ”gratis” atau bagaimana mengatasi aneka masalah teknis penyaluran dana bantuan operasional, tetapi konsep pendidikan gratis telah mencuri prinsip kemandirian warga sebagai inti kemerdekaan politik dan mengalihkannya kepada ”niat baik” para pemegang amanat rakyat.

Sayang, tidak selamanya pemegang amanat rakyat melaksanakan ketentuan pembiayaan pendidikan. Misalnya, UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menyatakan, pemerintah pusat dan daerah menanggung seluruh biaya pendidikan SD-SMP (Pasal 41 ayat 1). Tetapi Mendiknas bersikeras pemerintah hanya menanggung biaya operasional (Kompas, 24/2/2009).

Artinya, saat warga terbuai mimpi pendidikan tanpa biaya, pewujudannya kian jauh dari jangkauan kekuatan mereka. Harapan telanjur digantungkan pada elite negara yang selalu menegaskan jaminan perundang-undangan atas pendidikan rakyat. Tetapi kita tahu, elite negara sebagai politikus bertindak berdasar naluri kepentingan, bukan keberpihakan substansial.

Dengan kata lain, meski pemerataan pendidikan adalah kebijakan negara, implementasinya amat tergantung kebijaksanaan penguasa berdasar kepentingan politik mereka. Dalam konteks itu, konsep ”gratis” telah memasung dan mematikan inisiatif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sejak dulu, sebelum negara ini ada.

Pemerintah daerah

Di sisi lain, pemerataan pendidikan terhambat kesadaran rendah para pemimpin daerah. Otonomi melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab besar kepada pemerintah daerah.

UU BHP, misalnya, memberi kewenangan pemerintah daerah mengatur penyelenggaraan SD, SMP, dan SLTA (Pasal 21). Konsekeunsinya, tanggung jawab pembiayaan yang besar juga harus dipikul pemerintah daerah.

Dalam konteks SD-SMP seperti diatur Pasal 41, masih harus ditegaskan berapa yang harus ditanggung pemerintah pusat (60 persen) dan 40 persen pemerintah daerah. Yang jelas, pemerintah daerah juga diwajibkan menanggung minimal 1/3 biaya operasional SLTA.

Itu semua adalah ketentuan di atas kertas. Prakteknya, pewujudan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan pendidikan amat tergantung komitmen dan niat pemimpin setempat. Warga Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Jembrana dan Kota Yogyakarta, beruntung karena pemimpin mereka berusaha keras memenuhi tanggung jawab pembiayaan pendidikan.

Namun di berbagai tempat lain, ketentuan dan janji pembiayaan pendidikan justru membuat warga kecewa. Di Papua misalnya, gedung sekolah yang dibangun atas dana pemerintah pusat, selama enam bulan setelah diresmikan masih kosong tanpa kegiatan belajar-mengajar. Menurut pejabat setempat, itu karena pemerintah pusat hanya menyediakan gedung, meja-kursi, dan tidak membayar gaji guru, yang seharusnya ditanggung pemerintah daerah.

Menyesatkan publik

Otonomi pembiayaan pendidikan juga berpotensi menyesatkan publik. Janji pendidikan gratis dalam kampanye para calon kepala daerah dan caleg, adalah contoh politisasi vulgar yang berakibat tragis. Di Lampung, sejumlah guru terdorong berutang karena kampanye pilkada menjanjikan pelunasan utang jika calon tertentu terpilih.

Kasus-kasus itu menunjukkan variasi pemaknaan dan implementasi otonomi pembiayaan pendidikan karena kesadaran yang berbeda antardaerah.

Karena itu, monitoring implementasi komitmen daerah penting dilakukan. Secara keseluruhan, kembali ke agenda penguatan civil society adalah jalan paling cerdas untuk mencegah rakyat dari ambivalensi politik elite negara dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

Agus Suwignyo Pedagog FIB UGM (Kompas, 02 Maret 2009)

Makan di sekolah dengan biaya negara tidak hanya dilaksanakan di negara maju seperti AS, tetapi juga di negara berkembang, Jamaica. Mengapa?

Jamaica memulai pembangunannya dengan mendudukkan pendidikan sebagai prioritas pertama.

Penelitian membuktikan: “education and learning depend on good nutrition and health”. Program Makan Siang di AS masuk UU tahun 1946, ditandatangani Presiden Truman.

Pelaksanaan program makan pagi di AS dimulai 1966 dan disetujui Congress tahun 1975 sebagai program permanen. Jepang mulai melakukan makan siang 1946, dan menjadi undang-undang tahun 1954. Chili memulai tahun 1963 khusus bagi murid yang orangtuanya termasuk low-income dan masuk undang-undang pada 1988.

Pada awal 1990, di Indonesia ada Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). sebagai pilot tested di beberapa propinsi program itu menjadi kebijakan nasional tahun 1996. Pada tahun Anggaran 1997/98, pemerintah mengeluarkan 100 milyar dollar AS lebih untuk PMT-AS. Program makanan sekolah lainnya adalah kerja sama NGO AS dengan Depdiknas—Program Susu UKS tahun 2003—menyalurkan nutrient-enriched milk dan/atau biskuit kepada 580.000 siswa di 2.900 SD pada sembilan provinsi.

Pemerintah sebenarnya mempunyai UU No 23 pasal 11 tahun 1992 tentang kesehatan. Disebutkan, penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, salah satunya perbaikan gizi. Dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, pemerintah menetapkan Program Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya. Salah satu kegiatan pokok program itu adalah melakukan perbaikan gizi di sekolah. Tetapi program ini belum bisa dilaksanakan semestinya.

Rekomendasi

Kepada pemerintah disarankan—jika memungkinkan—program makan di sekolah dapat dimasukkan dalam APBN/APBD. Diutamakan makanan sekolah diperuntukkan bagi murid yang tinggal di daerah miskin yang orangtuanya juga miskin, dengan harapan mampu menerima pelajaran selama di sekolah.

Jika mungkin, program itu dimasukkan dalam anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN. Program makan di sekolah diharapkan dapat dimulai di beberapa tempat. Kini, beberapa Pemda sudah mampu membebaskan uang sekolah dan biaya kesehatan. Apakah upaya itu bisa diteruskan dengan membuat makan gratis di sekolah?

Jika memberi makan gratis bagi semua anak sekolah belum terlaksana, upaya lain yang bisa dilakukan negara adalah memberi makan gratis kepada siswa yang orangtuanya miskin; membayar 50 : 50 antara pemerintah dan orangtua yang agak mampu; dan yang benar-benar mampu sebaiknya membayar penuh.

Beberapa sekolah cukup kreatif menyediakan makanan di sekolah. Di Taman Pendidikan Islam (TPI) Al-Azhar Tulung Agung, orangtua membayar, dan sekolah yang menyediakan makanan sesuai kebutuhan siswa selama berada di sekolah dengan memberi makanan 40 persen dari kebutuhan sehari, mengingat waktu belajar yang panjang (full-day school). Murid diberi snack satu kali dan makan siang.

Bahkan ada sekolah menyediakan makanan 50 persen dari kebutuhan sehari (dua kali snack dan makan siang). Dalam program itu, seorang ahli gizi bertanggungjawab atas makanan di sekolah itu. Agak berbeda dengan kantin sekolah, murid membeli makanan sesuai selera dan jumlah uang saku, tanpa berfikir apakah makanan itu sesuai kebutuhan selama di sekolah atau tidak. Sebaiknya sekolah bekerjasama dengan dinas kesehatan (gizi) setempat guna menetapkan jumlah dan jenis makanan yang harus diberikan kepada murid agar dapat meningkatkan status kesehatannya.

Jika pemerintah atau pemda mampu, dapat mempekerjakan ahli gizi di sekolah seperti di Jepang.

Manfaat makan di sekolah

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, selain mutu pengajaran, faktor murid juga perlu diperhatikan. Paradigma kesehatan terutama gizi adalah salah satu faktor endogen yang berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa. Bukti ilmiah menunjukkan, gangguan gizi siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar. SKRT 1995, menunjukkan Anemia Defisiensi Besi (ADB) terjadi pada 47,2 persen anak usia sekolah. Survai di SD 1999 menunjukkan, 50 persen anak mengalami ADB. Anemia adalah kadar hemoglobin darah di bawah normal. Hemoglobin berperan mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Jika suplai oksigen kurang akibat hemoglobin rendah, maka fungsi jaringan tubuh akan menurun, lalu muncul 5 L (Lemah, Letih, Lesu, Lelah, dan Lunglai).

Upaya perbaikan gizi melalui makan yang dibiayai APBN/APBD adalah jalan keluar dari masalah ini.

Tiurma V Sinaga Peserta sandwich program DIKTI di University of Nebraska Lincoln, USA (Kompas, 02 Maret 2009)

Dalam bukunya, The Outliers, Malcolm Gladwell membeberkan kisah orang-orang sukses dan gagal. Beberapa di antaranya Bill Gates, Bill Joy (Sun Microsystem), dan Steve Job (Apple Computer).

Salah satu faktor pendukung keberhasilan seseorang adalah kesempatan. Banyak dari orang sukses (misalnya Bill Gates, Bill Joy, and Paul Allen) dalam The Outliers berasal dari kelas sosio ekonomi menengah dan atas sehingga bisa mengakses pendidikan bermutu.

Sebaliknya, saat kesempatan itu ditiadakan, seorang dengan IQ 195, Chris Langan (bandingkan: IQ Albert Einstein 150) harus putus kuliah karena ketiadaan biaya dan berakhir sebagai buruh tani dengan berbagai kepahitan. Di antara kedua titik ini, ada kisah Steve Jobs dari keluarga sederhana yang berhasil mengubah hidupnya dan dunia melalui perusahaan Apple Computer. Meski tidak berasal dari keluarga kaya, Steve Jobs hidup di Silicon Valley dan bergaul dengan para insinyur Hewlett Packard. Pesan dari kisah-kisah ini, kesempatan merupakan pintu awal menuju keberhasilan.

Salah satu fungsi pendidikan adalah memberi kesempatan itu untuk mengurangi jumlah orang yang berakhir seperti Chris Langan dan Steve Jobs. Jika The Outliers ditulis dalam versi Indonesia, pasti ada banyak kisah Chris Langan dan Steve Jobs ala Indonesia yang bisa menjadi latar belakang pembuatan kebijakan pendidikan atau keputusan negara maupun institusi. Kebijakan yang masih menuai kontroversi adalah UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Ketika sektor-sektor yang memenuhi kepentingan publik dan tidak diharapkan memberi keuntungan material, pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Pada era ini, ada pergeseran cara pandang dan praktik terhadap sektor-sektor itu.

Liberalisasi pendidikan

Pasar sebagai salah satu pranata civil society dikendalikan pelaku bisnis. Saat pelaku bisnis menjelajahi dan menguasai sumber-sumber daya dalam pasar, lahan-lahan yang secara historis merupakan usaha untuk kemashalatan orang banyak sehingga diselenggarakan oleh negara seperti pendidikan dan kesehatan, kini mulai menjadi garapan pelaku bisnis.

Salah satu dampak positif UU BHP adalah transformasi di PTN. Jerat birokrasi yang berwujud kurang efisien mulai bisa diperbaiki. Sementara itu kalangan yang masih memercayai nilai-nilai sosial demokratis mengkhawatirkan terjadinya liberalisasi pendidikan. Meski Pasal 4 UU BHP sudah mengatur bahwa badan hukum pendidikan bersifat nirlaba, fenomena liberalisasi pendidikan tinggi sudah amat terasa. Berbagai jalur yang disediakan PTN—mulai dari jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNM-PTN) hingga jalur khusus dan mandiri—memberi berbagai paket dengan prosentase masing-masing.

Yang dikeluhkan adalah alokasi penerimaan dengan biaya minimal kian makin dikurangi prosentasenya, Sedangkan alokasi penerimaan melalui jalur khusus atau mandiri, bertambah. Praktik ini dilakukan PTN guna menambah jumlah pendapatan sehingga bisa memperbaiki mutu. Formula alokasi disusun tiap PTN, dengan melihat kepentingan institusional PTN itu, dengan standar mutu yang ingin dicapai dan biaya yang harus ditanggung. Padahal alokasi jalur subsidi dan jalur khusus ini tidak sesuai dengan prosentase penduduk miskin di Indonesia. Akibatnya, kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meniti jalur keberhasilan seperti Steve Jobs makin tertutup.

Para penganut nilai-nilai sosial demokratis berpendapat UU BHP tidak berpihak kepada rakyat, bahkan cenderung melindungi yang kuat. Dikhawatirkan bertambahnya jumlah orang macam Chris Langan dan Lintang (dalam Laskar Pelangi) yang berpotensi tinggi tetapi tidak mendapat kesempatan pendidikan, akan menjadi enerji negatif di masyarakat.

Alternatif Solusi

Sementara perdebatan tentang subsidi negara untuk PTN atau PTS masih berlangsung dan mungkin tidak akan pernah reda, kisah-kisah Chris Langan dan Lintang akan terus terjadi di seluruh Nusantara. Dana subsidi pemerintah memang sudah dikucurkan ke berbagai PTN dan PTS, di antaranya melalui program hibah dan kompetisi. Dua alternatif solusi perlu dipertimbangkan guna meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi sambil tetap berjuang mencapai target mutu dan menjaga equilibrium antara layanan pendidikan tinggi sebagai entitas yang nirlaba dan eksploitasi pelaku bisnis dalam sektor pendidikan. (Dikotomi PTN an PTS tak lagi relevan saat mereka besaing memerebutkan ceruk pasar).

Alternatif pertama adalah memberi dan meningkatkan jumlah beasiswa pemerintah melalui lembaga mandiri. Lembaga kepanjangan tangan pemerintah ini bertugas menseleksi kelayakan calon penerima beasiswa secara jujur dan transparan. Penyaluran beasiswa bisa dilakukan melalui PTN maupun PTS. Namun calon penerima bebas memilih PT mana yang dituju (asal sudah terakreditasi, misalnya). Melalui cara ini, PTN dan PTS diberi kesempatan untuk bersaing secara adil guna meningkatkan mutu dan menjadikan lembaga pilihan mahasiswa.

Alternatif kedua melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Selama ini beberapa korporasi melalui lembaga filantropis (di antaranya Tanoto Foundation, Djarum, Sampoerna Foundation dan lainnya), sudah cukup berperan dalam ikut mencerdaskan bangsa dengan memberi beasiswa bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Kontribusi dari korporasi ini perlu dihargai. Apapun motifnya, kontribusi ini sudah terbukti menciptakan banyak Steve Jobs yang bisa berperan bagi bangsa dan masyarakat.

Penghargaan dari pemerintah berupa pemotongan pajak bagi sumbangan filantropis untuk pendidikan setara dengan zakat, akan memicu lembaga lain maupun individu melakukan tindakan serupa.

Anita Lie Guru Besar Unika Widya Mandala, Surabaya; Anggota Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (Kompas, 02 maret 2009)

HIV/AIDS sudah tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Kalau pada awalnya penyebaran infeksi ini hanya di kalangan tertentu yang bercitra negatif seperti Wanita Pekerja Seks, sekarang HIV sudah menjadi ‘milik’ semua golongan.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, di akhir Desember 2008 sudah terdapat fakta bahwa 1 orang pelajar terinfeksi HIV (positif). Dan faktanya adalah Pengidap ini mendapatkannya dari kontak seksual.
Menurut Dewi Murni, Ketua Komunitas Pita Merah (sebuah LSM HIV/AIDS yang didirikan oleh KB PII OKU), tampaknya promosi cegah HIV/AIDS dengan ABC belum sampai ke kalangan pelajar secara tepat.
Promosi ABC dimaksud adalah :
A = Anda tidak berhubungan seks sama sekali. Ini khusus bagi yang belum nikah
B = Bersikaplah setia kepada pasangan. Ini bagi anda yang sudah menikah.
C = Condom. Bagi anda yang memiliki pasangan yang sudah terinfeksi atau berisiko terinfeksi, sebaiknya SELALU gunakan kondom.
Selama ini promosi C (kondom) lebih digembar-gemborkan oleh aktifis LSM HIV/AIDS, sehingga seolah-olah kampanye HIV/AIDS melegalkan perzinaan, apalagi ketika dibarengi dengan pembagian kondom gratis di lokalisasi. Seharusnya kampanye HIV/AIDS dipromosikan secara imbang A, B dan C sesuai dengan kelompok sasaran kampanye.

Pendamping Sebaya Lebih Efektif

Berdasarkan pengalaman penjangkauan terhadap kelompok berisiko, Komunitas Pita Merah mengutamakan strategi Pendamping Sebaya. Contoh : Hanya dalam 1 minggu, relawan PITA bisa menjangkau kelompok Pengguna Narkoba Suntik (Penasun/IDU). Kelompok ini cenderung tertutup kepada orang lain. Tapi dengan pertemanan dan saling percaya, PITA berhasil mengajak mereka untuk melakukan tes darah dan alhamdulillah hasilnya masih negatif HIV.

Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bahwa penjangkauan BETUL-BETUL tidak bisa dilakukan dengan tekanan, cacian ataupun intimidasi. Strategi ini bisa diterapkan oleh aktifis dakwah, termasuk PII dalam menjangkau komunitas bawah tanah ini. Jika kita datang dengan langsung membawa dalil agama, mereka akan langsung alergi. Dekatilah mereka dengan strategi kesehatan dan kemanusiaan terlebih dahulu, baru kemudian konsep dakwah dimasukkan perlahan.

Mengingat HIV sudah menginfeksi kelompok Pelajar dan Mahasiswa, maka sudah sepatutnya PII mengambil langkah cepat dan strategis untuk ambil bagian menanggulangi HIV/AIDS ini, khususnya dengan mendidik pelatih sebaya. PII sebagai sebuah organisasi nasional akan lebih memiliki Sumber Daya dan Jaringan yang luas untuk menanggulangi HIV/AIDS dibanding lembaga lokal seperti Komunitas Pita Merah. Jadi akan lebih tepat jika inisiatif jihad ini diambil oleh Pengurus Besar PII.